Eksodus Bisa Ancam Status Kota Keuangan Global Hong Kong

Liputan6.com, Hong Kong - Eksodus warga Hong Kong yang mencatat rekor dalam 12 bulan ini meningkatkan kekhawatiran akan status pulau itu sebagai pusat keuangan global.

Lebih dari 113.000 penduduk meninggalkan wilayah itu tahun lalu, sehingga jumlah populasi turun 1,6%, penurunan terbesar di Hong Kong sejak pencatatan dimulai lebih dari 60 tahun lalu.

Dari 2020 hingga 2021, 89.200 orang atau 0,3% meninggalkan kota itu, dan 20.900 orang mengungsi dari 2019 hingga 2020, seperti dikutip dari laman berita VOA Indonesia, Minggu (21/8/2022).

Populasi di kota tersebut kini turun dari 7,41 juta pada pertengahan 2021 menjadi 7,29 juta pada pertengahan 2022, menurut data terbaru dari Departemen Sensus dan Statistik Hong Kong.

Eksodus dalam setahun ini terutama disebabkan kebijakan ketat terhadap COVID-19 dan kerusuhan politik Hong Kong, kata beberapa pakar China kepada kantor berita VOA.

Sempat ketika pandemi, Hong Kong mewajibkan karantina hotel hingga 21 hari bagi para pelancong. Pekan lalu, Hong Kong memangkas periode karantina dari satu minggu menjadi tiga hari.

Menyusul protes prodemokrasi 2019 di Hong Kong, Beijing menerapkan undang-undang baru keamanan nasional yang luas pada 2020.

Undang-undang itu mengkriminalisasi setiap tindakan yang dianggap sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi asing. Hukuman maksimum untuk kejahatan ini adalah penjara seumur hidup.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kasus COVID-19 di Hong Kong sedang meningkat. Pada Minggu (12/6) ada kasus impor sebanyak 106 pasien, dan total 814 kasus baru di Hong Kong.

Menurut Hong Kong Free Press, Senin (13/6/2022), total kasus impor itu adalah yang tertinggi sejak pandem dimulai. Ada pula 16 kasus yang dicurigai sebagai sub-varian Omicron, yakni BA.2.12.1.

Pihak Centre for Health Protection menyatakan masih ada kemungkinan bahwa akan ada penabahan kasus. Namun, dijelaskan kasus ini bukan karena ada acara khusus, melainkan merata di Hong Kong.

Ada kasus klaster terkait bar FLM di Sheung Wan. Selain itu, ada 18 kasus terkait bar Racks City.

Dua sekolah di Hong Kong mensuspens kelas selama dua minggu akibat penyebaran di dalam kelas.

Aturan vaksin di Hong Kong kini adalah tiga dosis di klinik spesialis dan pusat kesehatan terpadu pemerintah. Pasien harus mendapat tiga dosis vaksin atau mendapat hasil PCR negatif agar bisa mengakses layanan.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sementara, Kamar Dagang Internasional di Hong Kong meminta agar pemerintah setempat melonggarkan karantina COVID-19. Wakil Ketua Kamar Dagang Internasional, George Cautherley, mendorong agar Hong Kong memiliki kebijakan COVID-19 yang independen dari China Daratan. 

Ia pun menggemakan ucapan Pemimpin Hong Kong Carrie Lam bahwa pemerintahannya punya otonomi untuk melawan COVID-19 dan tidak ikut-ikutan kebijakan nol COVID-19. 

"Saya pikir itu adalah sesuatu yang ingin diketahui bisnis internasional: apakah kita mengikuti apapun yang Beijing katakan kita harus lakukan terkait membuka atau menutup perbatasan kita," ujar Cautherley. 

Lebih lanjut, Cautherley mendukung agar Hong Kong mengikuti negara-negara lain yang mulai membuka diri.

"Saya pikir mayoritas bisnis-bisnis internasional akan bilang: buka perbatasan-perbatasanmu secepat mungkin. Adopsi hidup dengan Covid seperti seluruh dunia sedang lakukan," tambahnya.