Donald Trump Dihadapkan 30 Dakwaan Terkait Penipuan Bisnis, Buat Pembelaan Sampai Salahkan Partai Demokrat

Liputan6.com, New York City - Donald Trump menghadapi lebih dari 30 dakwaan terkait penipuan bisnis dalam dakwaan dari dewan di Manhattan, Amerika Serikat.

Dikutip dari CNN, Jumat (31/3/2023) menurut dua sumber yang mengetahui kasus tersebut, pertama kali dalam sejarah Amerika bahwa presiden saat ini atau mantan presiden menghadapi tuntutan pidana.

Trump diperkirakan akan muncul di pengadilan pada Selasa (4/4).

Surat dakwaan telah diajukan dengan segel dan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Tuduhan tersebut tidak diketahui publik hingga saat ini.

Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan Alvin Bragg telah menyelidiki mantan presiden sehubungan dengan dugaan perannya dalam skema pembayaran uang suap dan menutup-nutupi yang melibatkan bintang film dewasa Stormy Daniels yang bertanggal pada pemilihan presiden 2016.

Proses dewan bersifat rahasia, tetapi sumber yang mengetahui kasus tersebut mengatakan kepada CNN bahwa seorang saksi memberikan sekitar 30 menit kesaksian sebelum memilih untuk mendakwa Trump.

Keputusan tersebut pasti akan mengejutkan ke seluruh negeri, mendorong sistem politik Amerika -- yang belum pernah melihat salah satu mantan pemimpinnya dihadapkan dengan tuduhan kriminal, apalagi saat mencalonkan diri lagi sebagai presiden.

Trump merilis pernyataan ini, sebagai tanggapan atas dakwaan yang mengklaim bahwa itu adalah "Penganiayaan Politik dan Interferensi Pemilu pada tingkat tertinggi dalam sejarah."

"Saya yakin perburuan dari si penyihir ini akan menjadi bumerang besar-besaran bagi Joe Biden," kata mantan Trump.

"Rakyat Amerika menyadari persis apa yang dilakukan oleh Demokrat Radikal di sini. Semua orang bisa melihatnya. Jadi Gerakan kita dan Partai kita bersatu sehingga lebih kuat. Pertama-tama kita akan mengalahkan Alvin Bragg, dan kemudian kita akan mengalahkan Joe Biden, dan kita akan menyingkirkan setiap Partai Demokrat ini dari jabatannya sehingga kita dapat MEMBUAT AMERIKA HEBAT LAGI!."

Para politisi Partai Republik ramai-ramai mengecam dakwaan kepada Donald Trump. Kecaman bahkan datang dari potensi pesaing Trump di pemilu 2024.

Gubernur Florida Ron DeSantis berkata dakwaan ke Trump bersifat "tidak Amerika", meski ia tak menyebut nama Trump. DeSantis digadang-gadang sebagai salah satu calon pilpres 2024.

Sementara, Ketua DPR AS Kevin McCarthy juga menyerang Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg melalui Twitter. Bragg dituduh kerap membebaskan kriminal.

"Alvin Bragg telah merusak negara kita tanpa bisa diperbaiki lagi dalam upayanya ikut campur ke pemilihan presiden kita. Sebagaimana ia rutin membebaskan kriminal berbahaya untuk meneror publik, ia menjadikan sistem keadilan yang sakral kita sebagai senjata terhadap Presiden Donald Trump," ucap McCarthy.

Senator milenial J.D. Vance yang pernah didukung Donald Trump turut menyatakan bahwa pengadilan di New York berusaha intervensi dalam pemilu.

Sebelumnya dilaporkan, Dewan juri New York memutuskan mendakwa Donald Trump atas tuduhan suap terhadap bintang film porno Stormy Daniels. Trump adalah mantan presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menghadapi tuntutan pidana.

Pengacara Trump, Susan Necheles, membenarkan laporan tersebut. Belum ada detail lain yang dirilis.

Tuduhan atau dakwaan spesifik belum diumumkan. Pengacara Trump mengatakan kepada CBS News bahwa tim hukumnya masih menunggu untuk mempelajari rincian dakwaan tersebut.

Dalam pernyataannya, pengacara Trump juga mengatakan bahwa mantan presiden itu tidak melakukan kejahatan apapun dan mereka akan dengan gigih melawan tuntutan bermotif politik ini di pengadilan.

Pada 13 Maret, saat dewan juri mendekati dakwaan, pengacara Trump, Joseph Tacopina, mengatakan kepada CBS News bahwa kasus tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum.

Dakwaan suap ini muncul saat Trump menghadapi kasus kriminal potensial lainnya. Di Fulton County, Georgia, Jaksa Wilayah Fani Willis sedang mempertimbangkan dakwaan dalam penyelidikan atas dugaan upaya Trump dan lebih dari selusin sekutunya untuk merusak hasil pemilu 2020.