Vietnam Inspeksi Konten Toxic TikTok, Sebelumnya 1,7 Juta Video Dihapus

Liputan6.com, Hanoi - Pemerintah Vietnam mengatakan akan menyelidiki media sosial TikTok di negara itu mulai Mei. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk memastikan TikTok mematuhi peraturan tentang manajemen konten, pembayaran pajak, dan kebijakan komersial.

Aplikasi populer milik China itu baru-baru ini mengizinkan konten "toxic, ofensif, palsu, dan takhayul" di platformnya, kata perwakilan kementerian Le Quang Tu Do dalam sebuah pernyataan pekan ini.

"TikTok, Facebook, dan YouTube semuanya adalah media sosial lintas batas dengan standar internasional. Namun, saat beroperasi di Vietnam, platform tersebut harus mematuhi peraturan lokal tentang konten dan kewajiban pajak," jelas Do, demikian dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (8/4/2023).

Perusahaan TikTok mengatakan pada Februari lalu bahwa mereka diberitahu oleh Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam, terkait delegasi pemerintah yang akan mengunjungi kantornya di Vietnam pada kuartal kedua.

"Ini adalah kegiatan inspeksi interdisipliner yang direncanakan oleh pemerintah dan sejalan dengan undang-undang Vietnam untuk perusahaan yang beroperasi di Vietnam, tidak hanya TikTok," kata Perusahaan TikTok Vietnam.

Platform TikTok di Vietnam sejauh ini telah menghapus 1,7 juta video atas permintaan pemerintah Vietnam pada kuartal keempat tahun lalu, karena dianggap melanggar kebijakan pemerintah, menurut data perusahaan.

Dalam sebuah pernyataan, TikTok Vietnam pun mengatakan telah meningkatkan pedomannya yang diperkirakan berlaku mulai 24 April 2023 agar lebih transparan tentang peraturannya dan bagaimana penerapannya.

TikTok memiliki hampir 50 juta pengguna di Vietnam berusia 18 tahun ke atas, kata pemerintah dalam pernyataan terpisah, mengutip data dari perusahaan riset DataReportal.

Beberapa waktu lalu, sidang kongres terhadap CEO TikTok Shou Zi Chew dilakukan.

Pada Kamis, 23 Maret 2023, peregangan saat berpose dilakukan oleh sang CEO di hadapan anggota kongres.

Dikutip dari BBC, Minggu (28/3/2023), sidang selama lima jam melawan Chew juga tekanan bagaimana China semakin dipandang tidak hanya sebagai ancaman yang meningkatkan keamanan Amerika Serikat (AS) dan dominasi ekonomi, tetapi juga tantangan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan cara hidup masyarakat Amerika Serikat.

Nyatanya, bukan hanya di AS, TikTok mendapatkan ujian berupa pelarangan dan kesulitan juga di beberapa negara lain.

Salah satunya adalah Inggris. 

Pada 16 Maret 2023, Menteri Sekretaris Kabinet Inggris Oliver Dowden mengumumkan larangan langsung aplikasi TikTok pada perangkat resmi pemerintah.

"Ini adalah langkah pencegahan. Kami tahu bahwa penggunaan TikTok sudah terbatas di seluruh pemerintahan, tetapi ini juga demi kebersihan dunia maya," kata Dowden.

Begitu juga dengan Selandia Baru. 

Pada 17 Maret 2023, Selandia Baru mengumumkan TikTok akan dilarang dari ponsel anggota parlemen pemerintah pada akhir Maret 2023. Larangan tersebut tidak akan memengaruhi semua pegawai pemerintah dan hanya akan diterapkan kepada sekitar 500 orang di kompleks parlemen.

Kepala Eksekutif Layanan Parlemen Rafael Gonzalez-Montero mengatakan para pejabat dapat membuat pengaturan khusus jika mereka membutuhkan TikTok untuk menjalankan tugas demokrasi mereka.

Baca selebihnya di sini...

Terkait larangan TikTok itu, seorang juru bicara TikTok mengatakan pada Jumat, 10 Maret 2023, "Kami kecewa dengan penangguhan ini, yang didasarkan pada kesalahan informasi dasar tentang perusahaan kami."

TikTok juga mengatakan bahwa data pengguna sesungguhnya disimpan di AS dan Singapura.

Meski dimiliki oleh ByteDance China, TikTok sudah memindahkan kantor pusatnya ke Singapura pada 2020.

Mereka berusaha menjauhkan diri dari China, mengatakan perusahaan induknya didirikan di luar Tiongkok dan mayoritas dimiliki oleh investor global.

"TikTok bukan perusahaan China. Perusahaan induk kami juga berbadan hukum di luar China dan mayoritas dimiliki oleh investor institusional global," tambahnya.

Selain itu, untuk meredakan ketegangan di Benua Biru, TikTok juga menyebut langkah baru untuk melakukan penyimpanan data pengguna di pusat data Eropa.

"Pemerintah China tidak dapat memaksa negara berdaulat lain untuk menyediakan data yang disimpan di wilayah negara tersebut," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Baca selebihnya di sini...

Meski TikTok mendapatkan banyak kecaman dari pemerintahan berbagai negara terutama AS, nyatanya Tiktok telah menjadi lapak bagi iklan perusahaan bahkan bagi siaran acara olahraga, itu menjadi sebuah langganan.

Platfom itu tetap jadi primadona iklan di tengah rongrongan pemerintah AS perihal keberadaannya.

Pendapatan iklan di platform TikTok tetap diminati dengan jumlah miliaran dolar karena perusahaan besar ingin menjangkau audiens yang lebih muda.

Keuntungan lainnya yang didapatkan ketika beriklan di platform itu yaitu membantu pengiklan memotong biaya iklan TV yang lebih mahal terutama terkait acara olahraga yang banyak ditonton di luar negeri, seperti Super Bowl NFL dan turnamen bola basket March Madness NCAA.

Selama Super Bowl tahun ini, State Farm memilih keluar dari iklan TV selama pertandingan besar, sebagai gantinya menggunakan kampanye iklan yang berfokus pada TikTok dan media sosial.

Seperti produsen otomatif, Hyundai memprioritaskan TikTok tahun ini karena banyak pembuat mobil melewati iklan TV selama Super Bowl untuk menghemat uang atau membelanjakan iklan di tempat lain.

Baca selebihnya di sini...