10 Negara Plus Uni Eropa Larang TikTok, Masalah Keamanan Jadi Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, sidang kongres terhadap CEO aplikasi video TikTok, Shou Zi Chew dilakukan.

Pada Kamis, 23 Maret 2023, serangkaian momen klarifikasi dilakukan oleh sang CEO di hadapan pada anggota kongres.

Dikutip dari BBC, Minggu (28/3), sidang selama lima jam terhadap CEO TikTok Shou Zi Chew juga menekankan bagaimana China semakin dipandang tidak hanya sebagai ancaman yang meningkatkan terhadap keamanan Amerika Serikat dan dominasi ekonomi tetapi juga tantangan ideologis yang bertentangan dengan nilai-nilai dan cara hidup masyarakat Amerika Serikat.

Kemungkinan platform yang memiliki 150 juta pengguna bulanan di Amerika Serikat (AS) dapat digunakan oleh Partai Komunis China untuk mengumpulkan intelijen jutaan warga AS yang dikemukakan berulang kali oleh anggota parlemen di dua sisi.

Faktanya, bukan hanya di Amerika Serikat TikTok mendapatkan ujian berupa pelarangan dan pembatasan.

Berikut adalah negara dan wilayah yang telah menerapkan larangan sebagian atau total atas TikTok seperti dilansir euronews, Selasa (28/3/2023):

Inggris

Pada 16 Maret, Menteri Sekretaris Kabinet Inggris Oliver Dowden mengumumkan larangan langsung aplikasi TikTok pada perangkat resmi pemerintah.

"Ini adalah langkah pencegahan. Kami tahu bahwa penggunaan TikTok sudah terbatas di seluruh pemerintahan, tetapi ini juga demi kebersihan dunia maya," kata Dowden.

Larangan itu didasarkan pada laporan Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris, yang menemukan kemungkinan ada risiko seputar seberapa sensitif data pemerintah diakses dan digunakan oleh platform tertentu.

Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa, tiga badan teratas Uni Eropa, semuanya telah memberlakukan larangan TikTok pada perangkat stafnya, dengan alasan masalah keamanan siber.

Larangan Parlemen Eropa mulai berlaku pada 20 Maret. Selain itu, juga "sangat disarankan" agar anggota parlemen dan staf menghapus aplikasi TikTok dari perangkat pribadi mereka.

Selandia Baru

Selandia Baru pada 17 Maret mengumumkan TikTok akan dilarang dari ponsel anggota parlemen pemerintah pada akhir Maret 2023. Larangan tersebut tidak akan memengaruhi semua pegawai pemerintah dan hanya akan diterapkan kepada sekitar 500 orang di kompleks parlemen.

Kepala Eksekutif Layanan Parlemen Rafael Gonzalez-Montero mengatakan para pejabat dapat membuat pengaturan khusus jika mereka membutuhkan TikTok untuk menjalankan tugas demokrasi mereka.

Belgia

Beberapa waktu lalu, Belgia mengumumkan larangan TikTok dari perangkat yang dimiliki atau dibayar oleh pemerintah federal karena kekhawatiran tentang keamanan dunia maya, privasi, dan informasi yang salah selama setidaknya enam bulan.

Menanggapi pengumuman Belgia, TikTok mengatakan kecewa dengan penangguhan, yang didasarkan pada kesalahan informasi dasar tentang perusahaannya. TikTok menambahkan bahwa mereka siap bertemu untuk mengatasi masalah apapun dan meluruskan kesalahpahaman.

Pada 6 Maret, Kementerian Pertahanan Denmark mengumumkan akan "melarang penggunaan aplikasi pada unit resmi" sebagai tindakan keamanan siber.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengatakan Pusat Keamanan Siber negara Skandinavia -yang merupakan bagian dari dinas intelijen luar negeri Denmark- menilai ada risiko spionase.

Kementerian tersebut mengatakan ada pertimbangan keamanan yang berat di dalam kementerian pertahanan dikombinasikan dengan kebutuhan terkait pekerjaan yang sangat terbatas untuk menggunakan aplikasi tersebut dan bahwa karyawan diharuskan untuk menghapus TikTok di perangkat resmi sesegera mungkin.

Amerika Serikat

AS mengatakan lembaga pemerintah memiliki waktu 30 hari untuk menghapus TikTok dari perangkat dan sistem federal karena masalah keamanan data. Larangan hanya berlaku untuk perangkat pemerintah, meskipun beberapa anggota parlemen AS menganjurkan larangan langsung.

Lebih dari setengah dari 50 negara bagian AS juga telah melarang aplikasi tersebut dari perangkat pemerintah.

Baik FBI dan Komisi Komunikasi Federal telah memperingatkan bahwa ByteDance dapat membagikan data pengguna TikTok dengan pemerintah China.

Kanada

Setelah pengumuman AS, Kanada juga mengumumkan bahwa perangkat yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh menggunakan TikTok. Aplikasi itu dinilai menghadirkan risiko privasi dan keamanan yang "tidak dapat diterima".

Karyawan juga akan diblokir untuk mengunduh aplikasi di masa mendatang.

Pada tahun 2020, India memberlakukan larangan TikTok dan lusinan aplikasi China lainnya, termasuk aplikasi perpesanan WeChat, karena masalah privasi dan keamanan. Larangan itu datang tak lama setelah bentrokan antara pasukan India dan China di perbatasan Himalaya yang disengketakan menewaskan 20 tentara India dan melukai puluhan lainnya.

Perusahaan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tentang persyaratan privasi dan keamanan tetapi kemudian larangan itu dibuat permanen pada Januari 2021.

Taiwan

Pada Desember 2022, Taiwan memberlakukan larangan sektor publik terhadap TikTok setelah FBI memperingatkan bahwa TikTok menimbulkan risiko keamanan nasional.

Perangkat pemerintah, termasuk ponsel, tablet, dan komputer desktop, tidak diizinkan menggunakan perangkat lunak buatan China, yang mencakup aplikasi TikTok.

Pakistan

Pihak berwenang Pakistan telah melarang sementara TikTok setidaknya empat kali sejak Oktober 2020, dengan alasan kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut mempromosikan konten yang tidak bermoral.

Afghanistan

Kepemimpinan Taliban Afghanistan melarang TikTok dan game PUBG pada tahun 2022 dengan alasan melindungi kaum muda dari "penyesatan".