Indonesia dan Vietnam Sepakati Kerja Sama Pemanfaatan Ruang Digital, Perangi Disinformasi hingga TPPO

Liputan6.com, Labuan Bajo - Indonesia dan Vietnam menyepakati kerja sama literasi dan pemanfaatan ruang digital guna memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan ASEAN, terlebih di masing-masing negara.

Kerja sama yang akan dilakukan terkait dengan pengembangan infrastruktur digital, pengembangan ruang digital untuk digital economy, cyber security, dan melawan hoaks serta disinformasi. 

Kesepakatan kerja sama tersebut akan diresmikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang rencananya dilakukan pada September 2023. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI), Johnny G Plate usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam Nguyen Manh Hung yang diikuti Liputan6.com di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023).

Plate menyebutkan bahwa dia dan Nguyen Manh Hung memiliki pandangan yang sama soal kawasan ASEAN yang dinilai merupakan growth area, di mana digitalisasinya harus dimanfaatkan demi pembangunan masyarakat. 

Selain itu, Plate juga mengatakan bahwa Indonesia dan Vietnam selama ini belum memiliki payung kerja sama di bidang tersebut. 

"Indonesia dan Vietnam selama ini belum mempunyai payung kerja sama, sehingga tadi kami sepakati untuk membuat payung kerja sama dalam bentuk MoU antara Indonesia dan Vietnam yang berhubungan dengan masalah di dunia digital," ujar Plate.

Sementara itu, Menteri Nguyen Manh Hung mengatakan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki berbagai masalah yang harus segera ditangani bersama. 

"Kami akan menandatangani MoU antara kementerian kedua negara untuk membangun dasar kerja sama. Ada banyak isu yang bisa ditangani bersama," kata Hung.

Masih terkait dunia digital, kedua menkominfo juga menyinggung soal upaya pemberantasan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang belakangan semakin marak terjadi di kawasan Asia Tenggara. 

Plate menjelaskan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam telah memiliki sistem pengawasan yang memantau ruang digital demi mencegah tindakan ilegal dan kriminal. Selanjutnya, kedua negara hanya perlu melanjutkan dengan kerja sama penegakan hukum.

"Yang perlu sekarang adalah kerja sama bagaimana penegakan hukum setelah adanya tindakan kriminal di ruang digital termasuk perdagangan orang," ungkap Plate.

"Kita juga punya sistem, yang perlu sekarang bagaimana koordinasi dan kolaborasi antara kementerian Vietnam dan Indonesia, ASEAN dalam sektor multilateral dan bilateral dengan negara-negara ASEAN."