Korea Utara Kecam Rencana AS Gelar Pertemuan Terbuka DK PBB Soal HAM

Liputan6.com, Washington - Korea Utara pada Selasa (15/8/2023), mengecam rencana yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk menggelar pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB secara terbuka yang membahas catatan hak asasi manusia (HAM)-nya. 

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son Gyong yang melabeli AS sebagai kekuatan yang telah menurun menegaskan, sekalipun DK PBB menangani isu HAM maka AS adalah yang pertama yang harus ditangani karena melakukan kejahatan anti-rakyat dan benar-benar bejat atas segala macam kejahatan sosial.

AS yang memegang presidensi DK PBB bulan ini menjadwalkan pertemuan tentang HAM Korea Utara pada Kamis (17/8).

Itu akan menjadi pertemuan terbuka pertama DK PBB tentang masalah HAM Korea Utara sejak tahun 2017. Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield pekan lalu menuturkan bahwa Kepala Urusan HAM PBB Volker Turk dan penyelidik independen PBB untuk HAM Elizabeth Salsom akan memberikan pengarahan kepada anggota DK PBB dalam tatap muka tersebut.

"DK harus mengatasi kengerian, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong Un terhadap rakyatnya sendiri serta rakyat Jepang dan Korea Selatan," ungkap Thomas-Greenfield, yang diapit oleh duta besar Albania, Jepang, dan Korea Selatan seperti dilansir AP, Rabu (16/8).

Juru bicara Misi AS untuk PBB Nate Evans menanggapi pernyataan Kim Son Gyong dengan menegaskan kembali bahwa pelanggaran HAM Korea Utara yang sedang berlangsung bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan secara langsung terkait dengan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik yang melanggar hukum.

"Rakyat Korea Utara menderita sementara rezim Korea Utara mengalihkan sebagian besar anggaran dan sumber dayanya untuk pengembangan senjata," tegas Evans.

China dan Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara, telah memblokir setiap tindakan DK PBB sejak memveto resolusi yang disponsori AS pada Mei 2022 yang akan memberlakukan sanksi baru atas serentetan peluncuran rudal balistik antar-benua Korea Utara. Oleh karena itu, pertemuan DK PBB pada Kamis dinilai tidak akan menghasilkan tindakan apapun.

Pertemuan pada Kamis membutuhkan dukungan dari setidaknya sembilan dari 15 anggota DK PBB. Pejabat AS pun optimistis bahwa pertemuan akan tetap berlangsung.

Kim Son Gyong mengatakan, anggota DK PBB harusnya memahami bahwa niat AS yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan konsep universal perlindungan HAM, melainkan hanya wujud pemikiran yang sempit dan tujuan geopolitik hegemoni.

Dia juga memperingatkan bahwa Korea Utara akan dengan tegas melawan setiap tindakan permusuhan AS yang mengancam perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan seluruh dunia dan sepenuhnya membela kedaulatan negara, HAM tertinggi, dan kepentingan rakyat massa.