Pemerintahan Amerika Serikat Terancam Tutup Karena Kongres Masih Mentok Soal RUU Anggaran

Liputan6.com, Washington - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) terancam shutdown atau tutup. Pasalnya, hingga saat ini anggota Kongres AS belum mencapai kesepakatan untuk meloloskan pendanaan operasional pemerintahan menyusul perpecahan mendalam antara Partai Demokrat AS dan Partai Republik.

Dilansir CNN, Sabtu (23/9/2023), pendanaan operasional pemerintah AS berakhir pada akhir September, yang menandai dimulainya tahun fiskal baru. Artinya, Kongres harus meloloskan undang-undang untuk memperbarui pendanaan operasional sebelum batas waktu tersebut.

Jika terjadi penutupan pemerintahan atau government shutdown maka banyak operasi pemerintah akan terhenti, namun sejumlah layanan yang dianggap penting akan tetap berlanjut.

Contoh layanan yang terus berlanjut selama shutdown di masa lalu termasuk perlindungan perbatasan, penegakan hukum federal, dan kontrol lalu lintas udara.

Badan-badan federal disebut memiliki rencana darurat yang berfungsi sebagai peta jalan mengenai apa yang akan dilanjutkan dan apa yang dihentikan selama shutdown.

Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih dilaporkan akan secara resmi memulai proses persiapan penutupan pada Jumat (29/9), dengan mengirimkan komunikasi ke lembaga-lembaga yang bertujuan mengingatkan mereka untuk meninjau dan memperbarui rencana shutdown.

Pegawai federal yang pekerjaannya dianggap "tidak esensial" akan dirumahkan, yang berarti mereka tidak akan bekerja dan tidak akan menerima gaji selama government shutdown. Adapun karyawan yang pekerjaannya dianggap "esensial" akan terus bekerja, namun mereka juga tidak akan dibayar selama penutupan pemerintahan.

Pembayaran gaji akan kembali dilakukan setelah shutdown berakhir.

"Jika Anda seorang pegawai pemerintah, hal ini akan sangat mengganggu – baik Anda tidak akan bekerja atau tidak," kata Presiden Komite Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab, organisasi nirlaba non-partisan, Maya MacGuineas, seperti dilansir CNN.

"Jika Anda adalah seseorang yang ingin menggunakan salah satu layanan yang tidak dapat Anda akses … ini sangat mengganggu. Namun, bagi banyak orang … semua hal yang mereka harapkan dan biasa mereka lihat dari pemerintah masih terjadi dan ketidaknyamanan serta pemborosan waktu serta sumber daya bukanlah hal yang mereka lihat dan rasakan secara langsung."

Presiden Joe Biden dengan cepat menyalahkan kemungkinan penutupan tersebut pada anggota DPR dari Partai Republik. Partai tersebut berniat memangkas anggaran belanja melebihi yang ditetapkan dalam kesepakatan Juni.

Dalam pidatonya baru-baru ini di Maryland, Biden seperti dilansir VOA mengatakan, "Mereka kembali melakukannya, melanggar komitmen mereka, memangkas lebih banyak, dan mengancam akan menutup pemerintahan lagi."

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, sejumlah anggota parlemen terkemuka dari kedua partai berharap dapat meloloskan perpanjangan pendanaan jangka pendek yang dikenal sebagai resolusi berkelanjutan atau Continuous Resolution (CR). Langkah-langkah jangka pendek ini sering digunakan sebagai solusi sementara untuk menghindari shutdown dan memberikan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan pendanaan berikutnya.

Namun, masih belum jelas apakah akan ada konsensus yang cukup untuk meloloskan CR.

Isu terkait bantuan ke Ukraina dilaporkan CNN semakin mempersulit upaya untuk meloloskan CR. Anggota Senat dari Partai Demokrat dan Partai Republik sangat mendukung bantuan tambahan ke Ukraina, yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari CR, namun banyak anggota DPR dari Partai Republik enggan terus mengirimkan bantuan dan tidak ingin hal itu disertakan dalam CR.

Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras minggu ini bahwa penutupan pemerintahan dapat mengancam program-program penting federal.

Mereka memperkirakan 10.000 anak akan kehilangan akses terhadap program Head Start di seluruh negeri karena Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dilarang memberikan hibah selama penutupan, sementara pengawas lalu lintas udara dan agen Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) harus bekerja tanpa bayaran, mengancam penundaan perjalanan di seluruh negeri.

Penutupan pemerintahan juga akan menunda pemeriksaan keamanan pangan di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA).

"Konsekuensi ini nyata dan dapat dihindari – tetapi hanya jika anggota DPR dari Partai Republik berhenti bermain politik dengan kehidupan masyarakat dan memenuhi tuntutan ideologis dari anggota mereka yang paling ekstrem dan kanan," kata Gedung Putih.