Menlu Retno Marsudi Walk Out Saat Dubes Israel Bicara di Debat DK PBB

Liputan6.com, New York City - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi 'walk out' saat Duta Besar Israel untuk PBB memberikan pernyataan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang digelar di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/1).

⁣⁣Selain mengajukan tiga tuntutan, Retno juga mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya terkait Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.⁣⁣

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (24/1/2024) Senada dengan Indonesia, Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pasca-perang sebagai hal yang 'tidak dapat diterima'.

⁣⁣"Pendudukan Israel harus berakhir," ujar Guterres. ⁣⁣

"Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," lanjutnya.⁣⁣

Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan mengklaim bahwa sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya.

"⁣Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas perisitiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, perang ini akan langsung berakhir," ujarnya.

⁣⁣Menlu Otoritas Palestina, Riyad al Maliki, mengatakan pada VOA bahwa masyarakat internasional harus bisa memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara.⁣⁣"Dunia juga harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian," lanjutnya.⁣

Dalam wawancara dengan VOA sebelum sesi debat digelar, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, yang mewakili Palestina dalam forum tersebut, mengatakan tidak heran dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berulang kali menolak solusi dua negara, bahkan atas masukan sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat.

“Sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara. Menurut saya seharusnya pernyataan seperti itu dikutuk,” kata al Maliki.

“Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina, dan di kawasan,” tambahnya.

Usai menyimak pernyataan Sekjen PBB dan Menlu Palestina yang diberi kesempatan lebih dahulu untuk menyampaikan argumen dalam debat, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Ergan menimpali seruan gencatan senjata dan kecaman yang dilontarkan keduanya. Ia mengatakan, sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya.

“Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas perisitiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, maka perang ini akan langsung berakhir,” ujarnya.

Perang terbaru antara Israel dan Hamas dipicu serangan dadakan kelompok militan Palestina itu ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Hamas juga menculik sekitar 240 lainnya, yang sebagian telah dipulangkan berkat mediasi Qatar dan Amerika.

Israel melancarkan serangan balasan ke Gaza dengan serangan udara dan invasi darat, yang sejauh ini hampir meratakan seluruh wilayah Gaza, menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 60.000 lainnya. Israel juga memblokade wilayah kantong itu dan menyebabkan krisis kemanusiaan, setelah 85% penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta terpaksa mengungsi dan mencari perlindungan.