Menteri Bangladesh Bela Penanganan Protes di Tengah Seruan Penyelidikan Independen

Liputan6.com, Dhaka - Menteri Informasi dan Penyiaran Bangladesh Mohammad Arafat membela penanganan pemerintah terhadap protes, sementara para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penyelidikan independen atas tindakan keras terhadap demonstran.

Mohammad Arafat mengaku pasukan keamanan telah melakukan segalanya untuk mengembalikan perdamaian di tengah protes mahasiswa. Dia menuduh aktor "pihak ketiga", termasuk "ekstremis dan teroris", sebagai pemicu kerusuhan.

"Kami tidak menyebut mahasiswa (sebagai) teroris dan anarkis. Pihak ketiga, mereka yang menyusup ke dalam gerakan ini dan mulai melakukan semua ini," kata Arafat kepada Al Jazeera, seperti dilansir Jumat (26/7/2024).

"Kami mencoba yang terbaik untuk meredakan ketegangan," katanya, seraya menambahkan bahwa "Beberapa orang mencoba menambah bahan bakar ke dalam api, mencoba menciptakan situasi di mana mereka dapat mengambil keuntungan ... dan menggulingkan pemerintah."

Ribuan mahasiswa Bangladesh turun ke jalan awal bulan ini untuk menuntut reformasi sistem kuota negara pegawai negeri di negara Asia Selatan itu, yang mengalokasikan 30 persen kepada keturunan veteran yang berjuang untuk Bangladesh dalam perang tahun 1971.

Menurut media lokal, lebih dari 150 mahasiswa pengunjuk rasa tewas dan ribuan lainnya ditangkap, memicu ketegangan di seluruh negara berpenduduk lebih dari 170 juta orang itu.

Protes berubah menjadi kekerasan pada tanggal 15 Juli setelah anggota Liga Chhatra Bangladesh (BCL) – sayap mahasiswa dari partai yang berkuasa di negara itu – diduga menyerang para pengunjuk rasa.

Polisi kemudian menindak demonstrasi dan memberlakukan jam malam. Operasional universitas dan bisnis ditangguhkan, sementara akses internet terputus secara nasional.

Pemerintah Bangladesh telah berada di bawah pengawasan internasional atas penanganannya terhadap protes tersebut.

Pada hari Kamis(25/7), Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyerukan investigasi yang tidak memihak, independen, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama tindakan keras.

"Kami memahami bahwa banyak orang menjadi sasaran serangan kekerasan oleh kelompok-kelompok yang dilaporkan berafiliasi dengan pemerintah dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk melindungi mereka," kata Turk.

Dalam pernyataan terpisah, sekelompok pakar PBB juga menyerukan penyelidikan independen terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa.

"Pemerintah menyalahkan orang lain, orang lain menyalahkan pemerintah; kami membutuhkan investigasi yang tidak memihak secara penuh," ujar Irene Khan, pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat.

"Tetapi karena tidak ada kepercayaan pada pemerintah, hal itu harus dilakukan dengan komunitas internasional. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk mengundang PBB melakukan investigasi semacam itu guna mengetahui apa yang salah, untuk mengambil tanggung jawab, dan meminta pertanggungjawaban para pelaku."

Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Arafat mengecam para pengunjuk rasa karena menyerbu kantor pusat penyiar negara Bangladesh Television (BTV) di ibu kota, Dhaka.

Dia mengatakan polisi yang menjaga gedung itu kalah jumlah dan "karena mereka tidak diizinkan melepaskan tembakan... para penjahat itu masuk ke dalam BTV, benar-benar menyerbu, dan membakar serta mulai merusak dan menghancurkan semua aset".

Arafat mengatakan pemerintah belum secara resmi menentukan jumlah korban tewas dari kerusuhan.

"Jika menyangkut korban, cedera, dan kematian, kami tidak mau membeda-bedakan antara polisi dan masyarakat umum, atau para pengunjuk rasa, atau masyarakat pendukung pemerintah," tegasnya.

Arafat menuturkan bahwa komite peradilan independen akan memastikan penyelidikan menyeluruh atas apa yang terjadi, "Sehingga setiap orang yang bertanggung jawab atas korban ini dapat diadili."

Arafat juga menepis seruan agar Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri, seraya menambahkan bahwa dia hanya melindungi rakyat.

Pada hari Selasa, para pengunjuk rasa memperpanjang penangguhan protes mereka hingga hari Jumat. Di antara tuntutan utama mereka adalah ketentuan bahwa Hasina harus meminta maaf secara terbuka atas pembunuhan para mahasiswa.

Adapun Mahkamah Agung telah mengurangi kuota pegawai negeri bagi keluarga veteran dari 30 persen menjadi 5 persen.

Dengan demikian, sekarang 93 persen kuota pekerjaan PNS akan didasarkan pada prestasi, sementara 2 persen sisanya diperuntukkan bagi anggota etnis minoritas serta transgender dan penyandang disabilitas.

Mereka juga meminta Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan, Menteri Transportasi Jalan dan Jembatan Obaidul Quader, Menteri Pendidikan Mohibul Hasan Chowdhury Nowfel, dan Menteri Hukum Anisul Haque untuk mengundurkan diri dari kabinet dan partai.