Kelompok HAM Bangladesh: Pemerintah Gagal Lindungi Kelompok Minoritas

Liputan6.com, Dhaka - Kelompok hak-hak minoritas terbesar di Bangladesh pada Kamis (30/1/2025) menuduh pemerintah sementara negara itu gagal melindungi agama dan etnis minoritas dari serangan dan pelecehan – sebuah klaim yang dibantah oleh pemerintah.

Dewan Persatuan Kristen-Hindu-Budha Bangladesh mengatakan pemerintah yang dipimpin oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus juga menggunakan lembaga-lembaga negara untuk menekan kelompok-kelompok minoritas.

Yunus mengambil alih tampuk kepemimpinan setelah demonstrasi mahasiswa besar-besaran tahun lalu yang menewaskan ratusan orang dan memaksa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus, mengakhiri kepemimpinannya selama 15 tahun, dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (1/2).

Dewan Persatuan Kristen-Hindu-Budha Bangladesh sebelumnya mengatakan antara tanggal 4-20 Agustus lalu telah terjadi 2.010 insiden kekerasan komunal di seluruh negara berpenduduk mayoritas Muslim itu.

Pemerintahan Yunus Bantah Klaim

Pemerintah pimpinan Yunus menyangkal klaim itu dengan mengatakan sebagian besar insiden justru disebabkan oleh "alasan politik" dan bukan isu komunal.

Secara tradisional warga Hindu dan anggota kelompok minoritas lainnya di Bangladesh, dipandang sebagai pendukung Partai Liga Awami pimpinan Hasina.

Dalam konferensi pers pada Kamis, dewan itu kembali menggarisbawahi klaim mereka tentang sejumlah serangan sebelumnya, dan mengatakan 174 insiden kekerasan komunal baru telah terjadi antara tanggal 21 Agustus hingga 31 Desember 2023. Sedikitnya 23 anggota kelompok minoritas tewas dan sembilan perempuan diperkosa.

Ditambahkan, insiden-insiden yang terjadi itu juga mencakup pembakaran, vandalisme, penjarahan dan pengambilalihan secara paksa sejumlah properti dan bisnis.

Dewan itu juga mengatakan sedikitnya 15 anggota kelompok minoritas telah ditangkap atau disiksa karena diduga meremehkan Islam.

Penjabat Sekjen Dewan Persatuan Kristen-Hindu-Budha Bangladesh Manindra Kumar Nath menuduh pemerintah telah memanipulasi badan-badan negara untuk melecehkan orang-orang dari kelompok minoritas. "Kami mengamati bagaimana pemerintah sementara mulai menggunakan berbagai lembaga penting negara untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Hal ini tidak terduga dan tidak diinginkan dari pemerintahan yang dibentuk dari gerakan mahasiswa anti-diskriminasi," tegasnya.

Lebih jauh dewan itu mengatakan kelompok-kelompok minoritas telah menjadi sasaran secara sistematis, dan menyerukan pembebasan seorang pemimpin Hindu yang dipenjara.

Nath mengatakan pemimpin Hindu itu – Chinmoy Krishna Das Prabhu – telah dicabut hak hukumnya untuk mendapat jaminan dalam kasus penghasutan. Prabhu juga dikenal sebagai Chinmoy Krishna Das Brahmachari.

Nath mengungkapkan banyak pemimpin minoritas bersembunyi karena tuduhan palsu terhadap mereka.

Namun pemerintahan sementara Bangladesh mengatakan mereka yang ditangkap sedang menghadapi dakwaan khusus dan tidak ditangkap karena alasan komunal.

Di bawah kepemimpinan Yunus, Bangladesh telah melalui masa-masa yang tegang dengan India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, karena masalah minoritas. Ketegangan itu sempat memicu protes yang mendukung dan menentang Yunus.

Kurang dari delapan persen dari 170 juta penduduk Bangladesh beragama Hindu.

Banyak orang di pemerintahan sementara saat ini tidak senang melihat India melindungi Hasina. Pengadilan khusus di Bangladesh telah meminta India untuk menangkap mantan pemimpin berusia 77 tahun itu. Permintaan resmi ke India untuk mengekstradisinya masih belum dijawab.

India, yang menampung 10 juta pengungsi dan membantu Bangladesh meraih kemerdekaan setelah perang sembilan bulan melawa Pakistan pada tahun 1971, menganggap Hasina sebagai teman yang dapat dipercaya.

Ayah Hasina, Sheikh Mujibur Rahman, adalah pemimpin kemerdekaan Bangladesh yang saat itu merupakan bagian timur wilayah Pakistan, yang juga musuh bebuyutan India.