Filipina Tangkap 162 WN Asing terkait Judi Online, Termasuk 70 Warga Negara Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pihak berwenang Filipina menangkap 162 warga negara asing selama proses penggerebekan di pusat permainan daring ilegal pada Sabtu (30/8/2024).

Para agen menemukan puluhan orang terlibat dalam aktivitas ilegal di dalam sebuah resor di pulau tengah Cebu, kata biro imigrasi dalam sebuah pernyataan.

Pihak berwenang menemukan, sedikitnya tiga pihak penipuan yang dijalankan oleh warga negara Tiongkok, Indonesia, dan Myanmar, menurut Winston Casio, juru bicara Komisi Anti-Kejahatan Terorganisasi Kepresidenan, dikutip dari laman Bangkok Post, Senin (2/9).

"Kami telah melihat cukup bukti untuk dapat mengajukan pelanggaran kejahatan dunia maya, karena memfasilitasi perjudian terkait kejahatan dunia maya, perdagangan gelap yang memenuhi syarat terkait kejahatan dunia maya," kata Casio dalam sebuah pengarahan yang disiarkan di halaman Facebook The Freeman, sebuah kantor berita yang berbasis di Cebu.

Surat kabar lokal Cebu Daily News mengatakan, total 162 warga negara asing ditemukan di sebuah hotel, yang tampaknya mengoperasikan peternakan penipuan.

Mereka termasuk 83 orang dari Tiongkok, 70 orang Indonesia, enam orang dari Myanmar, satu orang Malaysia, dan dua orang dari Taiwan, kata surat kabar itu.

Warga negara asing yang ditangkap akan ditahan sementara sebelum dideportasi, kata biro imigrasi.

"Ini akan menjadi peringatan bagi mereka yang mungkin mencoba memulai operasi perjudian daring ilegal, yang telah dilarang oleh Presiden," kata Komisaris Imigrasi Norman Tansingco.

Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Juli 2024 mengumumkan larangan operator permainan lepas pantai Filipina yang melayani penjudi asing, di tengah seruan untuk menutup industri yang menurutnya memicu kejahatan termasuk pencucian uang.

Bicara soal judi online, kerugian akibat perjudian di Australia, negara berpopulasi hanya 27 juta jiwa itu, diperkirakan mencapai 25 miliar dolar Australia per tahun (sekitar Rp261 triliun).

Iklan-iklan yang membujuk orang untuk mempertaruhkan uang mereka tersebar luas di televisi, radio, dan papan reklame. Mesin slot, yang dikenal sebagai "pokies", juga dipasang di banyak pub, mendorong lebih banyak orang untuk mempertaruhkan uang mereka, dikutip dari VOA Indonesia.

Surat itu ditandatangani lebih dari 60 tokoh terkemuka di Australia dan ditujukan kepada Perdana Menteri Anthony Albanese dan pemimpin oposisinya.

Surat tersebut bertuliskan, "Iklan perjudian di Australia sudah berada di luar kendali, dengan satu juta iklan perjudian ditayangkan di televisi dan radio bersiaran gratis hanya dalam waktu satu tahun."

Mereka mendesak pemerintah Australia, yang kini dikuasai Partai Buruh di bawah pimpinan Albanese, dan oposisi konservatif, untuk menyetujui pelarangan semua iklan perjudian dalam waktu tiga tahun, sesuai dengan rekomendasi dari sebuah laporan tahun 2023 tentang bahaya perjudian.

"Banyak warga Australia yang khawatir dengan menjamurnya iklan perjudian di layar piranti kita dan meningkatnya kerugian akibat perjudian," kata mantan Perdana Menteri Australia John Howard, salah satu yang menandatangani surat itu. "Saya yakin kerugian akibat perjudian juga mengakibatkan kerugian besar bagi seluruh masyarakat.

Studi berjudul "Kehancuran Finansial", yang dikutip pemerintah Australia menunjukkan kerugian akibat perjudian Australia mencapai 25 miliar dolar Australia per tahun, yang memecahkan rekor global per kapita.

Bahkan selama periode penanganan COVID-19, di mana banyak pub, klub, dan kasino yang ditutup pada tahun finansial 2020-2021, data statistik pemerintah Australia menunjukkan kerugian perjudian yang melebihi 24 miliar dolar Australia (sekitar Rp251 triliun).

"Larangan total terhadap semua iklan perjudian sangat penting untuk menghentikan perusahaan perjudian menarget anak-anak kita," kata kepala eksekutif Alliance for Gambling Reform, Martin Thomas.

"Keputusan untuk sekadar membatasi iklan, atau membatasi larangan total agar diberlakukan terhadap media sosial saja, hanya akan menguntungkan pihak tertentu dan membuat warga Australia sangat terancam," kata Thomas dalam sebuah pernyataan.

Selain kerugian finansial, biaya yang harus ditanggung jika tidak ada aksi nyata adalah "meningkatnya kehancuran finansial, masalah kesehatan mental, bunuh diri, dan tindak kekerasan dalam keluarga yang dapat diperburuk oleh perjudian", katanya.

Surat kabar Nine Entertainment Australia melaporkan pemerintah Australia rencananya akan mengumumkan rancangan undang-undang dalam beberapa minggu ke depan, yang isinya menetapkan pembatasan daripada larangan iklan total. Albanese pada minggu lalu mengatakan pemerintahnya telah berkomunikasi dengan para "pemangku kepentingan" dan berkomitmen untuk "meminimalisir bahaya perjudian", tetapi menolak untuk mengatakan apakah larangan iklan juga akan dipertimbangkan.