Pria Hong Kong Terancam Hukuman Penjara Akibat Pakai Kaus Berslogan Protes

Liputan6.com, Hong Kong - Seorang pria berusia 27 tahun terancam hukuman penjara beberapa tahun atas tuduhan penghasutan, setelah mengaku bersalah pada Senin (16 September 2024). Hal ini terjadi lantaran ia mengenakan kaus berisi pesan protes yang menurut jaksa melanggar undang-undang keamanan nasional baru Hong Kong.

Dilansir CNA, Selasa (17/9/2024), Chu Kai-pong telah menjalani hukuman penjara tiga bulan atas tuduhan penghasutan pada bulan Januari karena mengenakan dan menyimpan pakaian serta bendera bertuliskan slogan protes di dalam kopernya.

Pada Senin (16/9), ia mengaku bersalah atas tuduhan penghasutan, yang menyebabkan kota itu dijatuhi hukuman pertama berdasarkan undang-undang baru yang lebih ketat.

Salah satu slogan pada pakaian itu tertulis, "Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita."

Chu ditangkap karena mengenakan kaus bertuliskan slogan yang menyinggung dan topeng bertuliskan kalimat protes pada 12 Juni - tanggal yang dikaitkan dengan protes besar dan terkadang disertai kekerasan pada tahun 2019.

Chu mengatakan kepada polisi bahwa ia yakin slogan tersebut menyerukan pengembalian Hong Kong ke kekuasaan Inggris dan ia memilih pakaian tersebut untuk mengingatkan publik tentang protes tahun 2019 ketika kalimat tersebut banyak digunakan oleh para demonstran.

Memvonis Chu bersalah setelah pengakuannya, Hakim Kepala Victor So menambahkan bahwa dua pelanggaran lainnya yaitu tidak menunjukkan kartu identitas dan berkeliaran dibatalkan.

Chu, yang telah ditahan selama tiga bulan, akan dijatuhi hukuman pada hari Kamis.

Hong Kong memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang lebih ketat sejak bulan Maret.

Undang-undang yang direvisi itu meningkatkan pelanggaran penghasutan - pelanggaran era kolonial - untuk mencakup penghasutan kebencian terhadap pemimpin komunis Tiongkok dan menaikkan hukuman penjara maksimumnya dari dua tahun menjadi tujuh tahun.

Undang-undang itu juga menghukum lima kategori kejahatan: pengkhianatan, pemberontakan, sabotase, spionase, dan campur tangan eksternal.

Pengacara Chu berpendapat bahwa hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah dua tahun.

Penghasutan dibuat di bawah pemerintahan kolonial Inggris, yang berakhir pada tahun 1997, dan jarang digunakan sampai otoritas Hong Kong menghidupkannya kembali pada tahun 2020 dan mendakwa lebih dari 50 orang dan empat perusahaan.

Para kritikus, termasuk negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, mengatakan undang-undang keamanan baru itu akan semakin mengikis kebebasan dan membungkam perbedaan pendapat di Hong Kong.

Namun, otoritas membela undang-undang itu karena diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab konstitusional, dan justru menyebutnya sebagai dengan "kunci yang dapat diandalkan untuk mencegah seseorang membobol (rumah) kita".

Hingga bulan lalu, 301 orang telah ditangkap berdasarkan dua undang-undang keamanan, dengan 176 orang dituntut dan 157 orang dihukum.