Hong Kong Pertimbangkan Kripto Jadi Bukti Kekayaan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Hong Kong untuk pertama kalinya menanggapi soal penggunaan mata uang kripto sebagai bukti kekayaan dalam skema imigrasi.

Hal ini mencuat setelah seorang akuntan lokal mengungkapkan adanya dua kasus di mana aset digital seperti bitcoin dan ether digunakan sebagai bukti kepemilikan kekayaan.

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (19/2/2025), Clement Siu, seorang akuntan publik bersertifikat di Hong Kong, menyatakan ia menangani dua kasus di mana kliennya menggunakan mata uang kripto sebagai bukti kekayaan dalam proses aplikasi imigrasi. 

Meskipun kripto belum diakui sebagai aset yang dapat diinvestasikan langsung dalam skema imigrasi, kasus ini menunjukkan aset digital mulai diterima sebagai bukti kekayaan yang sah.

Sikap Pemerintah Hong Kong terhadap Kripto dalam Skema Imigrasi

InvestHK, lembaga pemerintah yang menangani Skema Penanaman Modal Baru (New Capital Investment Entrant Scheme/CIES), menyatakan tidak ada ketentuan khusus terkait jenis aset yang dapat digunakan sebagai bukti kekayaan. 

Hal ini membuka peluang bagi calon imigran untuk menyertakan aset kripto dalam dokumen keuangan mereka.

"InvestHK tidak pernah mengatakan apakah aset kripto dapat diterima atau tidak, tetapi mereka mendorong kami untuk mencobanya, jadi kami mencobanya saja," kata wakil mitra pengelola di Global Vision CPA Limited, Siu yang menerbitkan laporan akuntan untuk pelamar imigrasi, kepada Reuters, dikutip dari Yahoo FInance.

Hong Kong kembali meluncurkan skema imigrasi berbasis investasi pada Maret 2024 untuk menarik lebih banyak modal asing. Dalam skema ini, pelamar harus membuktikan bahwa mereka memiliki aset senilai minimal USD 3,9 juta dan kemudian menginvestasikannya ke dalam kategori aset yang telah disetujui agar dapat memperoleh status penduduk.

Meskipun demikian, InvestHK tidak memberikan tanggapan langsung mengenai kasus yang ditangani oleh Siu dan belum mengungkapkan jumlah aplikasi imigrasi yang mencantumkan mata uang kripto sebagai bukti kekayaan.

Sebagai pusat keuangan global, Hong Kong bersaing dengan Singapura dan Dubai dalam mengembangkan industri aset digital.

Langkah untuk mempertimbangkan aset kripto sebagai bukti kekayaan menunjukkan Hong Kong semakin mengakui status mata uang digital sebagai bagian dari ekosistem keuangan modern.

Menurut Jupiter Zheng, mitra di HashKey Capital, penerimaan aset kripto dalam skema imigrasi menunjukkan bahwa aset virtual mulai dipandang setara dengan aset tradisional. Ini menjadi langkah penting dalam memperkenalkan aset digital ke arus utama pasar keuangan.

Meskipun skema ini bertujuan menarik investasi global, ada kekhawatiran mengenai potensi penghindaran kontrol modal oleh warga Tiongkok daratan. Saat ini, skema imigrasi investasi Hong Kong tidak terbuka bagi warga Tiongkok, tetapi mereka dapat mengajukan permohonan jika telah memperoleh status penduduk tetap di negara ketiga.

Siu mengungkapkan bahwa salah satu kliennya yang menggunakan ether sebagai bukti kekayaan merupakan warga negara Tiongkok yang berdomisili di Guinea-Bissau. 

Data pemerintah Hong Kong per Juni 2024 menunjukkan bahwa hampir 80% dari lebih dari 250 pelamar New CIES berasal dari Guinea-Bissau atau Vanuatu, menandakan bahwa negara-negara tersebut menjadi perantara bagi warga yang ingin mengakses skema ini.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.