4 Rute Penerbangan Internasional Menuju Hong Kong dengan Kasus Pencurian di Pesawat Terbanyak

Liputan6.com, Jakarta - Penumpang yang sedang terbang kini tak bisa lengah. Kasus pencurian di pesawat belakangan menjadi sorotan karena ada kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Otoritas Hong Kong mencatat 169 kasus pencurian di pesawat terjadi dalam sepuluh bulan pertama pada 2024. Sekitar 70 persen terjadi pada rute penerbangan regional dari Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India.

Target utamanya adalah penumpang yang sering tertidur di kabin yang remang-remang. Pencuri mengincar uang tunai, perhiasan, dan barang-barang mewah yang tersimpan di bagasi kabin.

Mengutip The Thaiger, Sabtu, 15 Februari 2025, Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Sorawong Thienthong menyerukan agar maskapai meningkatkan inspeksi kabin dan memperingatkan penumpang untuk melindungi barang-barang mereka. Beberapa maskapai juga memperketat langkah-langkah pengamanan sebagai tanggapan atas risiko pencurian yang meningkat.

Meskipun tren yang mengkhawatirkan, Sorawong tetap yakin bahwa hal itu tidak akan berdampak pada pasar pariwisata internasional Thailand. "Saya tidak berpikir insiden pencurian di pesawat akan memengaruhi pasar turis internasional di Thailand."

Gubernur Otoritas Pariwisata Thailand (TAT) Thapanee Kiatphaibool menyebut bahwa pencurian di pesawat bukanlah masalah baru, dengan kasus serupa menjadi berita utama secara global. Dia mendesak penumpang dan staf maskapai untuk tetap waspada, menambahkan bahwa para pelanggar harus menghadapi konsekuensi hukum, termasuk pencabutan visa atau pencekalan.

Sisdivachr Cheewarattanaporn, Presiden Asosiasi Agen Perjalanan Thailand (ATTA), memeringatkan bahwa kejahatan semacam itu merusak reputasi negara asal pelaku, yang menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap pelancongnya. Namun, dia meyakinkan bahwa peningkatan kasus pencurian tidak menghalangi para turis, yang malah lebih berhati-hati.

James Tong, Managing Director dari atraksi kereta gantung Ngong Ping 360 Hong Kong, menekankan perlunya intervensi pemerintah tetapi menegaskan bahwa pariwisata di Hong Kong tetap tidak terpengaruh. Maskapai bahkan telah meningkatkan penerbangan dan kapasitas kursi antara Thailand dan Hong Kong meskipun lonjakan pencurian, seperti yang dilaporkan The Nation.

Sebelumnya, Chanel News Asia, dikutip Kamis, 9 Januari 2025, melaporkan bahwa 207 kasus kejahatan dalam penerbangan menuju Hong Kong terjadi dalam 10 bulan pertama 2024, meningkat 75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut SCMP pada November 2024.

Kemudian, surat kabar Jepang The Mainichi pada Kamis, 2 Januari 2025 melaporkan bahwa Bandara Internasional Narita Tokyo menangani 19 kasus pencurian di pesawat dari Januari hingga Oktober 2024, meningkat signifikan dari tujuh kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara di Singapura, Kepolisian Singapura (SPF) menyebut terdapat empat kasus orang yang didakwa dengan tuduhan pencurian di atas pesawat antara Januari 2023 hingga September 2024. Satu kasus bahkan melibatkan seorang pria yang mencuri sekitar 120 ribu dolar Singapura, atau lebih dari Rp1,4 miliar, dari seorang pedagang perhiasan pada penerbangan Singapore Airlines (SIA), Maret 2024.

Polisi bandara Singapura telah memperingatkan calon penumpang untuk waspada di tengah meningkatnya ancaman pencurian di pesawat. Masalah itu pun dibahas pada November 2024 selama Rapat Umum Tahunan Asosiasi Maskapai Penerbangan Asia-Pasifik (AAPA). 

Direktur Jenderal AAPA Subhas Menon mengatakan pada CNA bahwa tantangan dalam memerangi pencurian di pesawat terletak pada jurang yurisdiksi. "Terdapat peraturan di bawah Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tentang cara menangani pencurian di pesawat, tapi tidak semua yurisdiksi mematuhinya," kata Menon.

Ia meminta lebih banyak negara untuk bertanggung jawab dalam menuntut para pencuri. Singapura telah meratifikasi dan memasukkan peraturan ICAO yang berkaitan dengan penanganan pencurian di pesawat ke dalam undang-undang tersendiri, kata para ahli hukum penerbangan. Hal ini dijabarkan dalam Konvensi tentang Pelanggaran dan Tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan di Atas Pesawat Udara, juga dikenal sebagai Konvensi Tokyo tahun 1963.

Profesor hukum dari National University of Singapore, Alan Tan, mengatakan bahwa masalah dengan Konvensi Tokyo, bahkan setelah pembaruan pada 2014, adalah konvensi itu tidak pernah dimaksudkan untuk menangani penjahat kecil, seperti pencuri.

"Tujuan utamanya adalah menangani pelaku yang membahayakan keselamatan pesawat atau ketertiban dan disiplin di atas pesawat," kata Profesor Tan. "Misalnya, ini berlaku untuk pelanggaran yang lebih serius seperti perilaku yang tidak tertib, kekerasan terhadap penumpang atau awak, dan tentu saja, tindakan ilegal seperti pembajakan."

Meski demikian, dia mengatakan bahwa undang-undang Singapura tentang pencurian akan berlaku untuk pesawat yang terdaftar di Singapura, seperti yang dioperasikan maskapai penerbangan Singapura SIA, Scoot, dan Jetstar Asia, di mana pun mereka terbang. Jika tujuan penerbangan adalah Singapura, pelaku di atas pesawat dapat diserahkan pada pihak berwenang setempat setelah mendarat.

"Tapi jika pencurian terjadi pada penerbangan yang menuju ke luar Singapura, itu akan tergantung pada apakah negara penerima siap menangkap dan menuntut pelaku tersebut," kata Profesor Tan.

Ia kembali menyebut bahwa masalah utama dari kasus pencurian itu adalah apakah negara tujuan cukup peduli dengan masalah ini. Ia menilai, banyak negara tidak peduli dengan kejahatan kecil.

Ada juga skenario pesawat terdaftar di luar negeri yang terbang ke Singapura, dan apakah pihak berwenang setempat akan menangkap dan menuntut seorang pencuri atas kejahatan yang kemungkinan besar terjadi di luar wilayah udara Singapura. Menurut Profesor Tan, Undang-Undang Konvensi Tokyo menyatakan bahwa Jaksa Agung Singapura harus menyetujui untuk melanjutkan proses hukum, sehingga tergantung pada kebijakan Kejaksaan Agung.

"Setidaknya satu kasus baru-baru ini melihat seorang pencuri kartu kredit di atas pesawat AirAsia yang terdaftar di Malaysia didakwa," dia mencatat. "Jadi, kita memiliki preseden."