Beralih ke AI, Hong Kong Mau PHK 10.000 PNS

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Hong Kong berencana memangkas pengeluaran dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 10.000 pegawai negeri sipilnya (PNS). 

Pemangkasan belanja ini dilakukan dalam upaya mengendalikan defisit Hong Kong yang meningkat, dan dorongan besar teknologi Kecerdasan Buatan (AI) saat menghadapi tantangan dari ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik, serta pasar properti yang lemah.

"Ini memberi kita jalur yang jelas menuju tujuan memulihkan keseimbangan fiskal dalam rekening operasional, dengan cara yang terencana dan progresif," kata Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan saat mengumumkan anggaran tahunan wilayah tersebut, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (26/2/2025).

Paul Chan mengatakan 10.000 pekerjaan pegawai negeri akan dipangkas pada April 2027 mendatang, yang mewakili pengurangan 2 persen pegawai negeri di Hong Kong dalam setiap dua tahun mendatang.

Gaji sektor publik juga akan dibekukan tahun ini, lanjutnya.

Disebutkannya, rogram konsolidasi fiskal yang "diperkuat" akan menghasilkan pengurangan kumulatif dalam belanja publik Hong Kong hingga 7 persen mulai saat ini hingga tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2028.

"Pemotongan belanja akan meletakkan fondasi fiskal yang berkelanjutan untuk pembangunan di masa mendatang", katanya.

Dalam keterangan terpisah, Paul Chan juga mengatakan Hong Kong akan memanfaatkan platform internasional untuk meningkatkan pengembangan industri AI. Wilayah kota tersebut sejauh ini telah mengalokasikan 1 miliar Dolar Hong Kong atau Rp 2,1 triliun untuk lembaga Penelitian dan pengembangan AI.

Washington, D.C, mengalami lonjakan jumlah pengangguran yang signifikan akibat kebijakan pemangkasan pegawai federal yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. 

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengecilkan ukuran birokrasi, yang juga melibatkan peran Elon Musk melalui Dewan Efisiensi Pemerintah.

Dilansir dari CNBC, Minggu (16/2/2025), sejak awal 2025, hampir 4.000 pekerja di Washington, D.C., telah mengajukan klaim asuransi pengangguran. Data dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa selama enam minggu pertama tahun ini, jumlah klaim mencapai hampir 7.000, meningkat sekitar 55% dibandingkan enam minggu sebelumnya.

Kenaikan terbesar terjadi pada minggu yang berakhir pada 8 Februari, dengan total 1.780 klaim naik 36% dari pekan sebelumnya dan lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Meskipun terjadi lonjakan pengangguran di D.C, tren ini tidak terlihat secara nasional. Rata-rata klaim pengangguran di seluruh Amerika Serikat tetap stabil di angka 216.000, bahkan mengalami sedikit penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

Gelombang PHK ini terjadi sebagai bagian dari kebijakan Trump untuk merampingkan struktur pemerintahan. Gedung Putih telah menginstruksikan pemecatan karyawan dalam masa percobaan serta menawarkan program pensiun dini bagi sekitar 75.000 pegawai federal.

Wakil Presiden Senior di Manpower North America, Raj Namboothiry mengatakan tren ini diperkirakan akan terus meningkat. 

"Dampaknya terhadap ekonomi secara nasional masih terbatas karena jumlah pegawai federal tersebar di berbagai daerah dan sektor industri," kata Namboothiry.