3 Prioritas Utama Kemitraan AS dengan ASEAN, Kontribusi Perdamaian hingga Ekonomi Digital

Liputan6.com, Vientiane - Pertemuan negara anggota ASEAN dengan Amerika Serikat (AS), rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Laos, membahas tiga prioritas utama dalam kemitraan kedua kawasan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Antony Blinken mewakili pemerintah AS, sementara Menlu Retno Marsudi mewakili pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut.

Tiga prioritas utama yang dibahas adalah sebagai berikut:

Pertama, kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas.

"Indonesia berharap dukungan AS terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) untuk menjaga sentralitas ASEAN dan menghormati Treaty of Amity and Cooperation (TAC), guna mewujudkan arsitektur kawasan yang inklusif," kata Menlu Retno, seperti dikutip dari pernyataan pers, Jumat (11/10/2024).

Kedua, pengembangan energi hijau.

ASEAN, sebagai salah satu pusat pertumbuhan global, membutuhkan dukungan AS dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan pencapaian target pengurangan emisi.

Ketiga, pengembangan ekonomi digital.

Menlu Retno mengharapkan kerja sama ASEAN-AS dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), termasuk dalam kejahatan siber dan disinformasi, untuk memastikan penggunaannya yang aman dan bertanggung jawab.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno secara khusus membahas serangan yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan tanggal 10 Oktober 2024.

"Serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian adalah pelanggaranberat terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Kita tidak bisa tinggal diam ketika simbol perdamaian internasional, yaitu helm biru, berada di bawah serangan langsung," tegas Menlu Retno.

Menlu Retno mengharapkan AS, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dapat bertindak tegas untuk memastikan UNIFIL dapat terus menjalankan tugas vitalnya di Lebanon Selatan.

"Pelanggaran hukum internasional yang terus terjadi tanpa konsekuensi yang berarti merupakan masalah serius, yang merusak kredibilitas DK PBB," tambahnya.

Indonesia, sebut Menlu Retno, mengharapkan agar AS terus ikut mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina.

"Sebagai kekuatan global, AS harus berada di pihak yang benar dengan menolak impunitas, melindungi warga sipil, dan mendorong solusi dua negara yang komprehensif," imbuh dia.