PM Thailand Minta Maaf atas Pembantaian Tak Bai 2004

Pembantaian Tak Bai terjadi saat Thaksin Shinawatra, ayah dari PM Thailand saat ini, berkuasa.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 26 Okt 2024, 07:01 WIB
Diterbitkan 26 Okt 2024, 07:01 WIB
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

Liputan6.com, Bangkok - Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra pada hari Kamis (24/10/2024) menyampaikan permintaan maaf atas pembunuhan massal terhadap 78 muslim, tragedi yang dikenal sebagai pembantaian Tak Bai pada tahun 2004. 

"Saya meminta maaf atas nama pemerintah atas apa yang terjadi di Tak Bai 20 tahun lalu. Saya turut prihatin dengan mereka yang terkena dampak," kata Paetongtarn seperti dilansir kantor berita Anadolu, Sabtu (26/10).

Dia mengatakan kompensasi finansial telah dibayarkan kepada keluarga korban.

"Saya berharap semua orang tetap mengingat kekerasan yang terjadi dalam kasus Tak Bai. Tidak seorang pun ingin melihat insiden seperti itu terjadi lagi. Setiap pihak, termasuk pemerintah, harus melakukan yang terbaik untuk memastikan hal itu tidak terjadi di masa mendatang," ujar perdana menteri berusia 38 tahun itu.

Pembantaian Tak Bai terjadi pada 25 Oktober 2004, setelah enam sukarelawan pertahanan desa di Provinsi Narathiwat ditangkap pada 19 Oktober karena dicurigai menyerahkan senjata yang diberikan pemerintah kepada pemberontak.

Penangkapan tersebut memicu demonstrasi massal dan ratusan orang berkumpul di kantor polisi Tak Bai, yang menyebabkan tindakan keras berikutnya terhadap para demonstran.

Petugas keamanan menahan puluhan orang dan mengangkut mereka ke pangkalan militer di provinsi tetangga, Pattani, di mana 78 muslim meninggal karena sesak napas saat mereka ditumpuk di truk tentara dalam perjalanan.

Thailand memperingati pembantaian Tak Bai pada hari Jumat ketika masa kadaluarsa 20 tahun untuk kasus tersebut berakhir.

Undang-undang pembatasan, yang juga dikenal sebagai periode preskriptif dalam sistem hukum sipil, adalah tindakan legislatif yang menetapkan waktu maksimum setelah suatu peristiwa untuk memulai proses hukum.

Namun, ada tuntutan agar pemerintah Paetongtarn mengeluarkan dekrit untuk memperpanjang batas waktu penuntutan dalam kasus ini.

Tidak ada yang pernah menyerahkan diri atau mengambil tanggung jawab atau ditangkap atas pembantaian Tak Bai.

Anggota komunitas muslim Thailand serta para aktivis meluncurkan kampanye pada hari Rabu (23/10) untuk memperingati kematian dengan bersepeda di rute yang sama seperti yang dialami para korban, yakni dari selatan Provinsi Narathiwat menuju pangkalan militer di Pattani.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya