Pengadilan Thailand Tolak Permohonan Thaksin Shinawatra untuk Kunjungi Indonesia

Liputan6.com, Bangkok - Pengadilan pidana Thailand menolak permohonan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra untuk meninggalkan negaranya guna menghadiri pertemuan ASEAN di Indonesia hari ini.

Thaksin, yang sedang menghadapi tuduhan berdasarkan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU lese-majeste), mengajukan permohonannya di pengadilan pidana di Jalan Ratchadaphisek pada Kamis (6/3/2025). Bila pengadilan menyetujui permohonannya, dia diharuskan untuk menyerahkan jaminan dan mematuhi prosedur hukum sebelum melakukan perjalanan.

Namun, pengadilan memutuskan pada Kamis pukul 15.00 waktu setempat bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk mengizinkan Thaksin ke Indonesia.

UU lese-majeste sendiri adalah hukum yang melindungi martabat dan kehormatan institusi kerajaan.

Pada Januari, pengadilan mengizinkannya bepergian ke Malaysia untuk menghadiri sebuah pertemuan, yang memerlukan setoran jaminan sebesar 5 juta baht dan komitmen untuk melapor kembali dalam waktu tiga hari. Kemudian pada Februari, dia diizinkan menghadiri pertemuan ASEAN di Brunei Darussalam, namun tidak diizinkan mengunjungi Vietnam dan Kamboja. Demikian seperti dikutip The Straits Times, Jumat (7/3).

Thaksin telah ditunjuk sebagai penasihat informal Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam kepemimpinan Malaysia di ASEAN pada 2025.

Pengumuman atas penunjukan Thaksin dibuat pada 16 Desember 2024, selama konferensi pers di Putrajaya, di mana saat itu Anwar didampingi oleh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, yang tidak lain adalah putri Thaksin.

Anwar menyatakan bahwa pengalaman luas Thaksin sebagai negarawan akan memberikan wawasan berharga untuk masalah-masalah terkait ASEAN.

Thaksin, yang tetap menjadi tokoh kunci politik meskipun lama hidup di pengasingan dan menghadapi kasus hukum di masa lalu, kembali ke Thailand pada 2023 setelah bertahun-tahun berada di luar negeri.

Penunjukannya sebagai penasihat dilihat sebagai langkah strategis, terutama dalam menangani masalah regional yang kompleks seperti krisis Myanmar yang sedang berlangsung, yang tetap menjadi tantangan kritis bagi ASEAN.