Andhra Pradesh dan Tamil Nadu, 2 Negara Bagian di India yang Ingin Warganya Punya Banyak Anak

Liputan6.com, New Delhi - Tahun lalu, India melampaui China dengan menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia, menurut perkiraan PBB.

Dengan jumlah penduduk hampir 1,45 miliar jiwa saat ini, Anda mungkin berpikir negara itu akan memberlakukan kebijakan dalam urusan memiliki lebih banyak anak.

Namun, tidak demikian.

Pemimpin dua negara bagian selatan -- Andhra Pradesh dan Tamil Nadu -- baru-baru ini menganjurkan lebih banyak anak.

Andhra Pradesh sedang mempertimbangkan untuk memberikan insentif, dengan alasan tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua, dikutip dari BBC, Senin (16/12/2024).

Negara bagian itu juga membatalkan "kebijakan dua anak" dan mengatakan negara bagian tetangga Telangana mungkin akan segera melakukan hal yang sama.

Negara bagian tetangga Tamil Nadu juga membuat pernyataan serupa, yang lebih berlebihan. Tingkat kelahiran India telah turun drastis, dari 5,7 kelahiran per wanita pada tahun 1950 menjadi tingkat saat ini yaitu dua.

Tingkat kelahiran telah turun di bawah tingkat penggantian yaitu dua kelahiran per wanita di 17 dari 29 negara bagian dan teritori. (Tingkat penggantian adalah tingkat di mana kelahiran baru cukup untuk mempertahankan populasi yang stabil.)

Lima negara bagian di India bagian selatan memimpin transisi demografi India, mencapai tingkat kesuburan penggantian jauh lebih cepat daripada negara bagian lainnya. Kerala mencapai tonggak sejarah tersebut pada tahun 1988, Tamil Nadu pada tahun 1993, dan sisanya pada pertengahan tahun 2000-an.

Saat ini, lima negara bagian selatan memiliki tingkat kesuburan total di bawah 1,6, dengan Karnataka di angka 1,6 dan Tamil Nadu di angka 1,4. Dengan kata lain, tingkat kesuburan di negara bagian ini sama atau lebih rendah dari banyak negara Eropa.

Namun, negara-negara bagian ini khawatir bahwa perubahan demografi India dengan pembagian populasi yang bervariasi antarnegara bagian akan berdampak signifikan pada representasi elektoral dan alokasi kursi parlemen dan pendapatan federal menurut negara bagian.

"Mereka takut dihukum karena kebijakan pengendalian populasi yang efektif, meskipun memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan federal," kata Srinivas Goli, seorang profesor demografi di Institut Internasional untuk Ilmu Kependudukan kepada BBC.

Negara-negara bagian selatan juga bergulat dengan masalah utama lainnya saat India bersiap untuk penetapan batas kursi elektoral pertamanya pada tahun 2026 - yang pertama sejak tahun 1976.

Latihan ini akan menggambar ulang batas elektoral untuk mencerminkan pergeseran populasi, yang kemungkinan akan mengurangi kursi parlemen untuk negara-negara bagian selatan yang makmur secara ekonomi.

Karena pendapatan federal dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk negara bagian, banyak yang khawatir hal ini dapat memperparah kesulitan keuangan mereka dan membatasi kebebasan membuat kebijakan.

Banyak pihak, termasuk Perdana Menteri Narendra Modi, telah mengisyaratkan bahwa perubahan pada pembagian fiskal dan alokasi kursi parlemen tidak akan dilakukan dengan tergesa-gesa.

"Sebagai demografer, saya tidak berpikir negara bagian harus terlalu khawatir tentang masalah ini. Masalah ini dapat diselesaikan melalui negosiasi yang konstruktif antara pemerintah federal dan negara bagian," kata Goli.

Tantangan utama, menurut demografer adalah penuaan dini di India yang didorong oleh penurunan angka kelahiran.

Sementara negara-negara seperti Prancis dan Swedia masing-masing membutuhkan waktu 120 dan 80 tahun untuk menggandakan populasi lansia mereka dari 7% menjadi 14%, India diperkirakan akan mencapai tonggak sejarah ini hanya dalam 28 tahun, kata Tn. Goli.

Penuaan yang dipercepat ini terkait dengan keberhasilan unik India dalam penurunan fertilitas. Di sebagian besar negara, peningkatan standar hidup, pendidikan, dan urbanisasi secara alami menurunkan fertilitas seiring dengan peningkatan kelangsungan hidup anak.

Namun di India, tingkat fertilitas turun dengan cepat meskipun kemajuan sosial-ekonomi sedang, berkat program kesejahteraan keluarga yang agresif yang mempromosikan keluarga kecil melalui target, insentif, dan disinsentif.

Konsekuensi yang tidak diinginkan?

Ambil contoh Andhra Pradesh. Tingkat fertilitasnya adalah 1,5, setara dengan Swedia, tetapi pendapatan per kapitanya 28 kali lebih rendah, kata Goli.

Dengan meningkatnya utang dan sumber daya yang terbatas, dapatkah negara-negara seperti ini mendukung pensiun yang lebih tinggi atau jaminan sosial untuk populasi yang menua dengan cepat?

Lebih dari 40% warga lanjut usia India (60 tahun ke atas) termasuk dalam golongan kekayaan termiskin -- 20% terbawah dari populasi dalam hal distribusi kekayaan, menurut Laporan Penuaan India terbaru dari Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA).

Dengan kata lain, kata Goli, "India menjadi tua sebelum menjadi kaya".

Lebih sedikit anak juga berarti rasio ketergantungan usia lanjut meningkat, sehingga lebih sedikit pengasuh untuk demografi lansia yang terus bertambah. Para demografer memperingatkan bahwa layanan kesehatan, pusat komunitas, dan panti jompo di India tidak siap menghadapi perubahan ini.