Memo Bocor Ungkap Trump Bekukan Bantuan Luar Negeri AS, Israel dan Mesir Masuk Pengecualian

Liputan6.com, Washington, DC - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengeluarkan perintah pembekuan pendanaan pada Jumat (24/1/2025), yang mencakup hampir semua bantuan luar negeri AS, kecuali untuk program pangan darurat serta bantuan militer kepada Israel dan Mesir.

Hal ini terungkap melalui memo internal Kementerian Luar Negeri AS kepada pejabat dan kedutaan besar AS di luar negeri.

Perintah ini akan menghentikan banyak proyek yang didanai AS di seluruh dunia, yang mendukung bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan, pelatihan kerja, pemberantasan korupsi, bantuan keamanan, dan lainnya.

Pada tahun 2023, AS memberikan bantuan luar negeri lebih banyak daripada negara lain, dengan total sekitar USD 60 miliar, yang setara dengan sekitar 1 persen dari anggarannya. Demikian seperti dikutip dari kantor berita AP, Sabtu (25/1).

Keputusan AS mengecewakan banyak pejabat kemanusiaan karena tidak mencakup pengecualian untuk program kesehatan yang menyelamatkan nyawa, seperti klinik dan program imunisasi.

Salah satu program anti-HIV terkenal, Rencana Darurat Presiden untuk Bantuan AIDS (PEPFAR), juga termasuk dalam pembekuan pendanaan ini, yang diperkirakan akan berlangsung setidaknya selama tiga bulan. Program PEPFAR, yang dimulai oleh Presiden George W. Bush, telah menyelamatkan 25 juta nyawa, termasuk 5,5 juta anak-anak.

Beberapa proyek bantuan mulai menerima perintah untuk menghentikan pekerjaannya pada Jumat sore menyusul pembekuan dana ini.

Presiden dan CEO Oxfam AS Abby Maxman memperingatkan bahwa penghentian pendanaan ini dapat berakibat fatal bagi anak-anak dan keluarga di seluruh dunia.

"Dengan menghentikan bantuan pembangunan luar negeri, pemerintahan Donald Trump mengancam nyawa dan masa depan komunitas yang tengah menghadapi krisis, serta meninggalkan pendekatan bipartisan AS yang telah lama mendukung orang-orang berdasarkan kebutuhan, tanpa memandang politik," kata Maxman.

Wakil juru bicara Sekjen PBB Farhan Haq menyatakan ini adalah keputusan bilateral, namun dia tetap berharap negara-negara yang mampu untuk memberikan bantuan pembangunan secara dermawan.

Meskipun perintah dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecualikan bantuan militer kepada sekutu Israel dan Mesir, belum ada kejelasan apakah ada pengecualian serupa untuk bantuan militer AS ke Ukraina.

"Pembekuan ini dipandang perlu untuk memastikan bahwa alokasi dana tidak tumpang tindih, efektif, dan sesuai dengan kebijakan luar negeri Presiden Trump," bunyi pesan dalam memo internal Kementerian Luar Negeri AS.

Dalam waktu sebulan ke depan, menurut memo internal, standar peninjauan seluruh bantuan luar negeri diperkirakan akan ditetapkan untuk memastikan bantuan tersebut selaras dengan agenda kebijakan luar negeri Presiden Trump. Sementara itu, dalam tiga bulan, tinjauan menyeluruh oleh pemerintah diperkirakan akan selesai dan laporan hasilnya akan disiapkan untuk Rubio guna memberikan rekomendasi kepada presiden.