Menlu Sugiono Tegaskan Komitmen RI dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Sidang Dewan HAM PBB

Liputan6.com, Jenewa - Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Sugiono menghadiri dan menyampaikan pernyataan nasional dalam Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada 24 Februari 2025.

Dalam forum tersebut, Menlu menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujar Menlu Sugiono dalam pernyataannya, seperti dikutip dari laman Kemlu RI, Selasa (25/2/2025).

Menlu Sugiono menyoroti berbagai tantangan global saat ini, termasuk kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta krisis di Palestina. Dalam upaya memajukan agenda HAM global, ia menegaskan bahwa setiap negara harus menempatkan HAM sebagai inti kebijakan nasionalnya.

Ia juga menjelaskan kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemenuhan HAM di Indonesia, di antaranya:

• Program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Pembangunan perumahan rakyat sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara
• Layanan pemeriksaan kesehatan gratis guna memastikan akses kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, Indonesia menekankan hak atas pembangunan, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono juga menegaskan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandat utamanya, yaitu melindungi hak asasi manusia, bukan dijadikan alat politik antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," tegasnya.

Mengenai Palestina, Menlu Sugiono menegaskan bahwa berdiri untuk keadilan berarti menolak ketidakadilan global.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan standar ganda dalam penegakan HAM," ujarnya.

Selain pernyataan Indonesia, Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menekankan perlunya “politik kebijaksanaan” yang berbasis fakta, hukum, dan empati. Ia juga menyerukan tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan, terutama di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengingatkan bahwa HAM adalah "oksigen kemanusiaan" yang kini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi.

Dalam konteks Palestina, ia menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.

High-Level Segment (HLS) merupakan pertemuan tahunan di minggu pertama Sidang Dewan HAM PBB, yang kali ini dihadiri lebih dari 128 pejabat tinggi dari berbagai negara.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yakni untuk periode 2024-2026. Dalam perannya di Dewan HAM, Indonesia aktif mengangkat isu-isu penting seperti:

• Hak rakyat Palestina
• Perlindungan Muslim Rohingya
• Pencegahan intoleransi dan kebencian berbasis agama
• Hak atas pembangunan
• Peningkatan kapasitas negara dalam pemajuan HAM.