Penyadapan, Eks PM Australia Gillard: Abbott Harus Contoh Obama

Mantan PM Australia Julia Gillard angkat bicara soal isu penyadapan terhadap Indonesia, termasuk Presiden SBY.

oleh Riz diperbarui 22 Nov 2013, 10:05 WIB
Diterbitkan 22 Nov 2013, 10:05 WIB
julia-gillard-131122b.jpg

Mantan Perdana Menteri (PM) Australia Julia Gillard angkat bicara soal isu penyadapan yang diduga dilakukan Australia terhadap Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Gillard, PM Australia saat ini, Tony Abbott seharusnya mencontoh Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat negaranya disebut menyadap Kanselir Jerman Angela Merkel. Obama saat itu langsung menjelaskan ke Merkel atas munculnya isu penyadapan. Karena itu, Abbot juga diminta untuk memberikan penjelasan kepada SBY.

"Kami harus mencontoh Obama," ujar Gillard dalam wawancara eksklusif dengan CNN yang dimuat News.com.au, Jumat (22/11/2013).

Gillard menuturkan, penjelasan Obama yang bilang ke Merkel tidak akan melakukan hal itu lagi untuk ke depannya bisa menjadi contoh bagi Abbott untuk bertindak serupa kepada SBY.

"Menuruku, hal itu respons terbaik untuk dilakukan Abbott dalam situasi genting seperti ini," jelas Gillard.

Indonesia marah besar kepada Australia. Sebagai protes, Indonesia telah memanggil pulang Dubes RI Nadjib Riphat Kesoema dari Australia. Indonesia juga memutus sejumlah kesepakatan kerja sama. Tak hanya itu, Indonesia menuntut Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta maaf. Namun tetap saja Abbott tak kunjung meminta maaf.

SBY juga secara resmi berkirim surat kepada Abbot. SBY ingin mendapat tanggapan resmi dari pemerintah Australia soal penyadapan tersebut. Australia telah mengeluarkan travel warning ke Indonesia. Karenanya, Gillard yang pernah menjabat Wakil PM Australia pada masa Kevin Rudd ini menyarankan, pemerintah Australia untuk meninjau kembali sistem dan prosedur keamanan nasional.

"Saya rasa, ini adalah isu yang sulit bagi pemerintah, khususnya untuk mendapat keseimbangan yang benar. Keputusan sampai di mana batasannya (intelijen), itu sulit," kata dia.

Meski demikian, Gillard mengaku memang sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pengumpulan informasi dengan privasi, terutama dalam menghadapi serangan teroris. Saat serangan teroris muncul, rakyat Australia bakal mempertanyakan pemerintah.

"Mengapa Anda (pemerintah) tidak tahu? Mengapa Anda tidak mengumpulkan intelijen? Mengapa Anda tidak menghentikannya?" kata Gillard.

Akan tetapi pada sisi lain, masyarakat sangat menginginkan privasi mereka. "Saya mau privasi dan saya tidak mau telepon saya disadap. Dan masalahnya intelijen dan privasi sangat sulit berjalan secara beriringan," imbuhnya.

Pada akhir wawancara, Gillard menambahkan, setiap pemerintah juga tidak akan bisa bertindak sempurna. Pasti ada kesalahan. Human error pasti bakal terjadi. "Namun Anda butuh sistem sebuah sistem yang memiliki checks and balances yang cukup," tandas Gillard.

Pemerintah Federal Australia menggelar pertemuan pada Kamis 21 November 2013 untuk membahas sikap dan respons apa yang dikeluarkan Australia terkait penyadapan, setelah PM Abbott menerima surat dari Presiden SBY. Namun hingga kini belum diketahui apa hasilnya. (Riz/Sss)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya