Israel Putus Pasokan Listrik ke Gaza untuk Tingkatkan Tekanan pada Hamas

Liputan6.com, Tel Aviv - Menteri Energi Israel Eli Cohen telah memerintahkan Perusahaan Listrik Israel (IEC) untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza. Langkah ini bertujuan meningkatkan tekanan pada wilayah kantong tersebut, di mana 59 sandera yang diculik dari Israel masih ditahan.

"Kami akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk memastikan semua sandera kembali dan kami akan memastikan bahwa Hamas tidak akan berada di Gaza pada 'hari setelahnya'," kata Cohen seperti dikutip dari Times of Israel, Senin (10/3/2025).

Kantor Cohen menyebarkan surat yang dikirim ke IEC, yang berisi perintah untuk menghentikan penjualan listrik ke pembangkit listrik di Jalur Gaza.

Sebelumnya, Israel mengumumkan penghentian masuknya barang-barang ke Jalur Gaza dengan alasan Hamas menolak proposal untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata, yang berakhir akhir pekan lalu. Israel juga mengancam akan memberikan konsekuensi tambahan dan kembali ke peperangan.

Melansir AP, pemutusan pasokan listrik ke Jalur Gaza berdampak pada pabrik desalinasi yang menghasilkan air minum untuk sebagian wilayah tersebut. 

Israel menuntut Hamas melepaskan separuh dari sandera yang masih tersisa sebagai imbalan untuk merundingkan gencatan senjata yang lebih permanen. Sebaliknya, Hamas ingin memulai negosiasi fase kedua gencatan senjata yang lebih rumit, yang mencakup pembebasan sisa sandera di Jalur Gaza, penarikan pasukan Israel, dan perdamaian berkelanjutan. Diperkirakan Hamas masih menahan 24 sandera hidup dan 35 jenazah sandera lainnya.

Hamas pada Minggu menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan putaran terakhir pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir tanpa perubahan posisi. Israel sementara itu mengungkapkan akan mengirim delegasi ke Qatar pada Senin untuk "memajukan" negosiasi.

Infrastruktur Gaza telah hancur sebagian besar, di mana sebagian besar fasilitas, termasuk rumah sakit, kini menggunakan generator. Juru bicara Hamas Hazem Qassam menyatakan bahwa Israel "secara praktis" telah memutus listrik sejak perang dimulai dan menyebut keputusan terbaru ini sebagai bagian dari "kebijakan kelaparan Israel, yang dengan jelas mengabaikan semua hukum dan norma internasional."

Menurut Gisha, organisasi Israel yang berdedikasi untuk melindungi hak kebebasan bergerak warga Palestina, pabrik desalinasi sebelumnya menyediakan 18.000 meter kubik air per hari untuk wilayah Deir al-Balah di Gaza Tengah. Direktur eksekutif Gisha, Tania Hary, mengatakan bahwa pabrik tersebut diperkirakan akan beroperasi menggunakan generator dan menghasilkan sekitar 2.500 meter kubik per hari, setara dengan volume air di kolam renang Olimpiade.

Hary menambahkan, pembatasan Israel terhadap bahan bakar yang masuk ke Jalur Gaza memiliki dampak yang lebih besar dan kekurangan air menjadi masalah yang mengancam karena bahan bakar diperlukan untuk truk distribusi.

Israel menghadapi kritik tajam atas penangguhan pasokan kebutuhan dasar. Kantor hak asasi manusia PBB pada Jumat menyatakan, "Setiap penolakan terhadap masuknya kebutuhan hidup bagi warga sipil dapat dianggap sebagai hukuman kolektif."

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyatakan ada alasan untuk meyakini bahwa Israel telah menggunakan "kelaparan sebagai metode perang" ketika mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tahun lalu. Tuduhan ini menjadi pusat kasus Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida.

Israel membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan bantuan yang cukup dan menyalahkan kelangkaan pada ketidakmampuan PBB dalam mendistribusikannya. Israel juga menuduh Hamas mencuri bantuan.

Dalam perkembangan lainnya, pemimpin kelompok Houthi di Yaman Abdul Malik al-Houthi memperingatkan pada Jumat bahwa serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel di lepas pantai Yaman akan dilanjutkan dalam empat hari jika bantuan ke Jalur Gaza tidak diizinkan masuk.

Gencatan senjata telah menghentikan pertempuran paling mematikan dan merusak antara Israel dan Hamas, yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Pada Rabu (5/3), Gedung Putih secara mengejutkan mengonfirmasi adanya pembicaraan langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Hamas. Pada Minggu, utusan AS Adam Boehler memberikan pernyataan kepada lembaga penyiaran Israel, Kan, bahwa Hamas telah mengusulkan gencatan senjata selama 5 hingga 10 tahun, di mana mereka akan melucuti senjata.

Seorang pejabat tinggi Hamas, yang berbicara secara anonim untuk membahas kontak dengan AS, menyatakan bahwa kelompok tersebut telah menyampaikan posisi lama mereka, yaitu mereka bersedia meletakkan senjata jika ada "solusi yang adil dan berkeadilan" yang mencakup pembentukan Negara Palestina yang merdeka.

Boehler juga mengungkapkan kepada CNN, "Saya pikir kita bisa melihat sesuatu seperti gencatan senjata jangka panjang, di mana kami membebaskan tahanan, Hamas meletakkan senjata mereka, dan mereka setuju untuk tidak lagi menjadi bagian dari partai politik di masa depan. Saya pikir itu adalah kenyataan yang sangat dekat."

Ketika ditanya apakah dia akan kembali berbicara dengan kelompok militan tersebut, Boehler menjawab, "Anda tidak pernah tahu. Saya pikir sesuatu bisa terjadi dalam beberapa minggu."

Dia berharap mencapai kesepakatan yang akan membebaskan semua sandera, bukan hanya sandera AS.

Hamas, pada hari Minggu, tidak menyebutkan secara langsung tentang pembicaraan dengan AS. Namun, mereka menegaskan kembali dukungannya terhadap proposal pembentukan komite independen yang terdiri dari teknokrat untuk menjalankan Jalur Gaza sampai warga Palestina mengadakan pemilu.

Dengan penghentian pasokan kebutuhan dasar ke Jalur Gaza, warga Palestina melaporkan kenaikan harga yang tajam, di tengah bulan suci Ramadan.