DPR Optimis Bisa Tekan Biaya Haji 2023, Agar Jemaah Tak Terbebani

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang optimis biaya haji tahun 2023 bakal mencapai titik kesepakatan.

Pasalnya, kata dia sidang sempat ditunda, sehingga dari sisi waktu pembahasan perihal biaya penting untuk segera diputuskan.

"Karena dari sisi waktu, penting hari ini, karena DPR akan reses. Menunggu masa sidang lagi itu sudah lewat. Kalau diperpanjang juga nanti masa pelunasan bagi jemaah itu terlalu pendek. Kalau sekarang jemaah punya waktu rentang satu bulan," kata dia kepada wartawan, dikutip Rabu (15/2/2023).

Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji ini menyampaikan bahwa pembahasan menyisakan tiga hal terkait akomodasi perhotelan, konsumsi katering jamaah, dan layanan haji di Saudi.

"Kalau tidak ada kesepakatan, saya sebagai ketua Panja akan sampaikan ke ketua komisi, nanti kita akan rapat internal dulu seperti apa mengambil keputusannya," kata dia.

Marwan berharap biaya haji 2023 ini dapat dikurangi dibawah Rp50 juta. Menurut dia, hal itu bisa dicapai jika biaya tiga item dari konsumsi hingga akomodasi ditekan.

"Kita berharap pengurangan dong, karena kan kita masih mempersoalkan item tadi. Masih bisa turun, asal kita berhasil menurunkan akomodasi, konsumsi," ujarnya.

Marwan menyebut biaya haji tak akan ditekan jauh dari angka Rp50 juta. Dia mengatakan bahwa dalam pembahasan Panja Komisi VIII DPR bersama pemerintah, angka biaya haji sudah bisa ditekan sampai angka Rp49 juta.

"Mungkin di sekitar segitu saja, Rp49 juta tapi komanya itu yang terpangkas. Ya bisa sampai ke Rp48 juta, nggak jauh-jauhlah," ucapnya.

Diketahui, Komisi VIII DPR RI bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan agenda pembahasan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Rapat dengar pendapat akan dihelat bersama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI, Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia.

Selain itu turut hadir Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Dirut PT Saudia Airlines.