Gerakan Sekolah Ramah Anak Mesti Digalakkan

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur meminta digalakkannya program Gerakan Sekolah Ramah Anak sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan yang melibatkan anak sebagai bentuk menindaklanjuti program pemerintah provinsi setempat.

"Pada 1 September lalu, Dinas Pendidikan Jatim sudah mencanangkannya dan kami harap tidak sekadar program formalitas," ujar Ketua Divisi Data dan Riset LPA Jatim Isa Ansori kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, program tersebut sebagai salah satu Langkah antisipasi yang dilakukan selain introspeksi karena berupa tindakan nyata dengan tak berhenti menggerakkan wujud pencegahan, antara lain dengan menggalakkan gerakan sekolah ramah anak.

"Gerakan ini terfokus ke pencegahan, kemudian penanggulangan. Seluruh sekolah harus melakukannya dan Dinas Pendidikan masing-masing daerah yang menegaskannya," ucapnya.

Gerakan ini antara lain terkait sistem pendidikannya, sarana prasarananya, pengelolaannya, perwujudan sikap ramah tamah dan saling menghargai antarsesama dan berbagai cara lain tentang bagaimana agar anak antikekerasan.

Berdasarkan catatan, kata Isa, rentetan kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi setiap harinya di Jawa Timur, bahkan bisa dikategorikan tinggi.

Berdasarkan data LPA Jatim, pada tahun ini sejak Januari sampai Juli telah terjadi 263 kasus yang melibatkan anak, dengan Surabaya menjadi daerah terbanyak kejadian dengan 74 kasus.

Berikutnya Lamongan dengan 22 kasus, Jombang 21 kasus, Mojokerto 13 kasus, Malang 12 kasus, Tuban 10 kasus, Gresik, Sidoarjo dan Sampang 9 kasus, Pasuruan 7 kasus, Lumajang 5 kasus, Situbondo 4 kasus, Banyuwangi dan Probolinggo 3 kasus, Kediri dan Jember 2 kasus, serta masing-masing 1 kasus terjadi di Sumenep, Magetan dan Pamekasan.

Pihaknya mencatat mayoritas atau sekitar 80 persennya merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dekat dan kenal.

"Kami juga mencatat kebanyakan terjadi di sekolah, kemudian lingkungan sekitar tempat tinggal. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah belum menjadi tempat aman bagi anak-anak," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi sedang meminimalisasi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.

"Salah satu upayanya dengan membentuk satgas perlindungan anak yang kesepakatannya nota kesepahaman melalui sinergi tiga pilar, yakni Gubernur Jatim, Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut mengaku prihatin terhadap kondisi kekerasan yang melibatkan anak ini dan perwujudan pencegahannya juga akan diteruskan ke pemerintah kabupaten/kota se-Jatim.