Hal yang Bisa Disontek dari Penerapan JKN di Korea Selatan

Korea Selatan pun memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikenal dengan National Health Insurance Service (NHIS)

oleh Aditya Eka Prawira diperbarui 22 Nov 2019, 18:00 WIB
Diterbitkan 22 Nov 2019, 18:00 WIB
Ilustrasi bendera Korea Selatan
Ilustrasi Korea Selatan (iStock)

Liputan6.com, Jakarta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan isu yang dibahas pada forum internasional tahunan Asia Pacific Future Trends Forum ke-12. Sejumlah negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, dan Thailand akan berdiskusi mengenai kesuksesan program kesehatan tersebut di negara masing-masing.

Menurut Dr Jeremy Lim dari Associate Proffesor Saw Hock School of Public Health, NUS, Korea Selatan bisa berbagi  pengalaman terkait pelaksanaan JKN di sana, yang dikenal dengan National Health Insurance Service (NHIS).

Menurut Jeremy, NHIS memiliki sistem penagihan atau kolekting iuran peserta yang terintegrasi antarlembaga  mungkin saja bisa disontek oleh Indonesia. Sebab, masalah finansial selalu menjadi tantangan nyaris di seluruh negara yang telah menerapkan JKN.

"Masalahnya selalu sama, pasti mengalami defisit di awal-awal penerapannya," kata Jeremy di Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Itu alasan penting untuk mencari dan menyusun skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

 

Golongan Prioritas Peserta JKN-KIS

Sumsel Rencana Ajukan Program Jamsoskes ke Presiden Jokowi
Warga Sumsel saat ini masih menggunakan JKN BPJS Kesehatan (Liputan6.com / Nefri Inge)

Lebih lanjut, Jeremy juga menyinggung perihal golongan masyarakat yang semestinya menjadi 'golongan prioritas' yang ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional.

"Harus tahu populasi mana yang ditanggung terlebih dahulu. Lalu, terkait pelayanan yang diberikan, dan semua ini akan terus berganti tergantung dari kondisi ekonomi dan kemauan pemerintah," ujarnya.

Jeremy mengatakan bahwa JKN di negara-negara Asia Pasifik memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat secara umum. Baik itu akses ke pelayanan kesehatan maupun ke akses obatan-obatan.

"Dengan adanya forum ini, semua negara dapat saling bertukar pengalaman terkait keberhasilan negara tersebut melaksanakan JKN," katanya.

Guna mencapai hal tersebut, perlu adanya digital dan teknologi dunia kesehatan perlu diterapkan secara luar.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya