Sistem Sosial dan Pemerintahan yang Tertutup Memperparah Situasi COVID-19 di Korea Utara

Liputan6.com, Jakarta - Korea Utara tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang mengkhawatirkan. Hal ini menyita perhatian dunia termasuk Indonesia.

Salah satu ahli dari Indonesia yang memberi tanggapan soal kasus COVID-19 di Korea Utara adalah Dicky Budiman. Ahli epidemiologi ini mengatakan bahwa pada dasarnya Korea Utara adalah negara yang rawan terhadap ancaman wabah.

“Korea Utara yang saya juga pernah melakukan kunjungan ke sana, adalah negara yang sebetulnya sangat rawan dari sisi ancaman wabah,” kata Dicky kepada Health Liputan6.com, Rabu (18/5/2022) melalui pesan suara.

“Karena apa? Pertama, bicara respons wabah ini bicara transparansi data, bicara transparansi data ini juga bicara bagaimana sistem kesehatan yang ada bisa mendeteksi dan berkolaborasi secara global. Ini salah satu yang lemah pada negara-negara dengan sistem sosial seperti Korea Utara.”

Ia menambahkan, Korea Utara adalah negara dengan sistem sosial dan pemerintahan yang tertutup. Dan ini diperparah dengan adanya keterbatasan atau akses yang sangat minim pada vaksin. Bahkan cakupan vaksinasi mereka saat ini sangat rendah.

“Bahkan saking tertutupnya juga sulit untuk memprediksi berapa persen cakupan vaksinasi mereka, yang jelas sangat rendah. Jangankan bicara tiga dosis seperti di Indonesia, bicara satu dosis pun ini menjadi satu hal yang sangat tidak mudah.”

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memberi tanggapan soal kasus COVID-19 di Korea Utara.

Ia mengatakan pada Selasa 17 Mei 2022 bahwa tingkat penularan Virus Corona COVID-19 yang tinggi di antara orang-orang yang tidak divaksinasi, seperti di Korea Utara, menciptakan risiko varian baru yang lebih tinggi.

Korea Utara, negara yang terisolasi, anggota WHO, sedang bergulat dengan wabah COVID-19 pertama yang baru mereka akui, memicu kekhawatiran atas krisis besar itu karena kurangnya vaksin dan infrastruktur medis.

"Tentu saja mengkhawatirkan jika negara-negara tidak menggunakan alat yang sekarang tersedia," kata direktur kedaruratan WHO Mike Ryan dalam menanggapi pertanyaan tentang wabah di Korea Utara seperti dikutip dari US News, Rabu (18/5/2022).

"WHO telah berulang kali mengatakan bahwa di mana Anda memiliki penularan yang tidak terkendali, selalu ada risiko varian baru yang lebih tinggi muncul," katanya lagi.

Pada konferensi pers yang sama, kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengatakan dia "sangat prihatin" tentang penyebaran virus di antara populasi yang tidak divaksinasi dengan banyak kondisi mendasar.

Badan kesehatan PBB itu sebelumnya mengatakan Pyongyang belum memberi tahu secara resmi tentang wabah tersebut. Ini jelas-jelas melanggar kewajiban hukum negara itu, berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional WHO.

Ditanya tentang bagaimana tanggapan WHO, Ryan mengatakan bahwa badan itu siap membantu tetapi tidak memiliki kekuatan untuk campur tangan di negara yang berdaulat.

Di sisi lain, Pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah mengirimkan komunikasi kepada pihak Korea Utara (Korut) terkait bantuan COVID-19. Pesan itu dikirim pada Senin (16/5), tapi belum ada respons hingga jam operasional komunikasi berakhir.

Kedua negara berkomunikasi setiap pagi dan sore. Korsel berharap bisa membantu atas dasar kemanusiaan.

Menurut laporan Yonhap, Selasa (17/5/2022), Kementerian Unifikasi di Korea Selatan mengirimkan pesan itu melalui fax kepada Departemen Front Bersatu Korut pada pukul 11 siang. Hingga komunikasi tutup pada pukul 17.00, pihak Korut belum mengirimkan pesan yang jelas.

"Terkait penyebaran varian Omicron, kami berencana mengirim pesan formal ke Korea Utara untuk mengajukan pembicaraan level-pekerjaan antara Korea untuk membahas bantuan vaksin, persediaan medis, masker, dan alat tes, serta mengekspresikan kemauan kita untuk berbagi pengalaman melawan virus dan kerja sama dalam keahlian teknis," jelas pihak Kementerian Unifikasi Korsel.

Pihak Korsel pun meminta agar Korea Utara bisa memberikan respons terhadap tawaran tersebut.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Kwon Young-se, telah berjanji untuk aktif dalam membangun kerja sama dengan Korea Utara, meski hubungan kedua negara masih dingin.

Presiden baru Korsel Yoon Seok-yul juga berulang kali memberikan retorika keras terhadap rezim Kim Jon-un sebagai "bocah" yang tidak sopan.

Kim Jong-un telah memerintahkan agar negaranya lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan lockdown ini terbilang telat dibanding negara-negara lain di dunia yang sudah mencabut lockdown ketat.

Ibu kota Pyongyang adalah episentrum penyebaran kasus di Korut, akan tetapi kota-kota daerah lain harus lockdown juga.

"Semua provinsi, kota, dan kabupaten di negara ini telah dikunci total dan unit kerja, unit produksi, dan unit perumahan ditutup satu sama lain sejak pagi 12 Mei dan pemeriksaan ketat dan intensif terhadap semua orang sedang dilakukan," lapor KCNA pada Minggu.

Sehari sebelumnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan penyebaran COVID-19 telah mendorong negaranya ke dalam "kekacauan besar" dan menyerukan pertempuran habis-habisan untuk mengatasi wabah tersebut.

Otoritas kesehatan telah mendirikan lebih banyak pos pencegahan epidemi, dan segera mengangkut pasokan medis ke rumah sakit dan klinik, sementara pejabat senior telah menyumbangkan obat-obatan cadangan, KCNA melaporkan.

Setidaknya 296.180 lebih banyak orang memiliki dengan gejala demam, dan 15 lainnya meninggal pada hari Minggu, kata outlet itu.

Para ahli mengatakan Korea Utara tampaknya tidak memiliki kapasitas untuk menguji puluhan ribu pasien bergejala tersebut. KCNA tidak melaporkan berapa banyak dari kasus yang dicurigai itu dinyatakan positif COVID-19.