Cerita Joe Biden Tak Ditanggapi Korea Utara Usai Menawarkan Vaksin COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menawarkan bantuan berupa vaksin COVID-19 untuk Korea Utara (Korut). Tawaran tersebut hingga kini belum juga ditanggapi Korea Utara meski saat ini negara yang dipimpin Kim Jong Un itu tengah dikepung Omicron.

Tawaran bantuan vaksin COVID-19 dari Amerika Serikat untuk Korea Utara itu Joe Biden sampaikan ketika mengunjungi Seoul, Korea Selatan baru-baru ini.

"Kami telah menawarkan vaksin, tidak hanya ke Korea Utara tetapi juga ke China, dan kami siap untuk segera melakukannya," katanya pada konferensi pers di Seoul.

"Kami belum mendapat tanggapan," tambah Biden mengutip Channel News Asia, Senin (23/5/2022).

Meski begitu, Joe Biden dan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol turut prihatin atas peningkatan kasus COVID-19 yang drastis di Korea Utara.

"Korea Selatan dan Amerika Serikat bersedia bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membantu Korea Utara perangi virus penyebab COVID-19," kata Biden lagi.

Yoon mengatakan tawaran bantuan dibuat sesuai dengan "prinsip kemanusiaan, terpisah dari masalah politik dan militer" dengan Pyongyang.

Penawaran bantuan ini dilakukan usai Korea Utara melaporkan kasus pertama Omicron awal Mei ini. Kehadiran virus varian COVID-19 yang cepat menyebar itu meningkatkan risiko 25 juta orang di Korea Utara terpapar terlebih mereka belum melakukan vaksinasi COVID-19.

Hingga Sabtu, 21 Mei 2022, media Korea Utara menyebut sudah nyaris 2,5 juta orang sakit 'demam'. Lalu, 66 orang sudah meninggal sejak COVID-19 hadir di negara itu.

Para ahli kesehatan mewanti-wanti bakal ada kriris kesehatan besar di Korea Utara. Hal ini mengingat Korea Utara belum memiliki sistem perawatan kesehatan yang baik. Lalu, di tengah terpaan virus Omicron, Korea Utara juga belum memiliki obat untuk merawat pasien COVID-19. Belum lagi kemampuan pengujian massal yang tak memadai.

“Kelihatannya sangat buruk,” kata Owen Miller, dosen studi Korea di School of Oriental and African Studies, London University, mengutip The Guardian.

“Mereka menghadapi penyebaran Omicron yang merajalela tanpa perlindungan dari vaksin.”

Meski sudah mendapat tawaran bantuan dari luar tapi tak kunjung dijawab pemerintahan Kim Jong Un. Ada kekhawatiran bahwa pemimpin negara itu, Kim Jong-un, mungkin bersedia menerima sejumlah besar kasus dan kematian yang “dapat dikelola” untuk menghindari membuka negaranya terhadap pengawasan internasional.

Kasus COVID-19 di Korea Utara tengah melambung dan membawa berbagai kemungkinan yang merugikan.

Salah satu yang mungkin terjadi adalah terlahirnya varian baru dari virus Corona penyebab COVID-19. Seperti disampaikan ahli epidemiologi, Dicky Budiman.

“Kalau bicara potensi adanya atau lahirnya varian baru tentu ya ada karena bagaimanapun ketika virus itu bersirkulasi dengan bebas ya dia mudah untuk menginfeksi dan akhirnya bermutasi. Yang pada gilirannya menghasilkan varian baru,” ujar Dicky kepada Health Liputan6.com melalui pesan suara belum lama ini.

Ia juga membahas alasan mengapa kasus COVID-19 di Korea Utara menjadi sangat buruk. Pertama, pada dasarnya Korea Utara adalah negara yang rawan terhadap ancaman wabah.

“Korea Utara yang saya juga pernah melakukan kunjungan ke sana, adalah negara yang sebetulnya sangat rawan dari sisi ancaman wabah,” ujar Dicky.

Dicky juga membahas alasan mengapa kasus COVID-19 di Korea Utara menjadi sangat buruk. Pertama, pada dasarnya Korea Utara adalah negara yang rawan terhadap ancaman wabah.

“Korea Utara yang saya juga pernah melakukan kunjungan ke sana, adalah negara yang sebetulnya sangat rawan dari sisi ancaman wabah,” ujar Dicky.

“Karena apa? Bicara respons wabah ini bicara transparansi data, bicara transparansi data ini juga bicara bagaimana sistem kesehatan yang ada bisa mendeteksi dan berkolaborasi secara global. Ini salah satu yang lemah pada negara-negara dengan sistem sosial seperti Korea Utara.”

Korea Utara adalah negara dengan sistem sosial dan pemerintahan yang tertutup. Dan ini diperparah dengan adanya keterbatasan atau akses yang sangat minim pada vaksin. Bahkan cakupan vaksinasi mereka saat ini sangat rendah.