Muhadjir: Selama Ada Ibu Hamil dan Balita, Penanganan Stunting Mutlak Dilakukan

Liputan6.com, Mamuju Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy menegaskan, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat mendarah daging di seluruh lapisan masyarakat.

"Sehingga menjadi bagian dari cara berfikir, bersikap, dan bertindak masyarakat secara keseluruhan serta berkelanjutan. Demi upaya kita menyelamatkan generasi yang akan datang, generasi yang lebih baik itu,” tegasnya saat 'Roadshow Dialog Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Barat' baru-baru ini.

Ke depan, penanggulangan isu stunting termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, tidak terbatas pada periode kepemimpinan presiden tertentu, tetapi berkelanjutan.

"Selama masih ada ibu hamil, selama masih ada bayi, masih ada anak balita, penanganan stunting itu mutlak harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan,” ungkap Muhadjir.

Di Sulawesi Barat, upaya percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem bekerja sama dengan perguruan tinggi membentuk aplikasi Data Desa Presisi.

Pj. Gurbenur Sulawesi Barat Akmal Malik menjelaskan, aplikasi tersebut berbasis website, yang mana situs tersebut menampilkan peta pesebaran lokasi rumah keluarga miskin ekstrem secara lengkap beserta dengan visualisasi kondisi rumah keluarga yang tersebar di desa-desa Provinsi Sulawesi Barat.

Data aplikasi ini termasuk mendeteksi alokasi dana yang tersedia agar tepat sasaran sesuai wilayah dan keberadannya.

“Best Practice yang saat ini kami lakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi IPB," jelas Akmal.

"Kami membangun teknologi yang dapat mendeteksi jumlah penduduk miskin ekstrem dan stunting berdasarkan data dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diberikan, sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran."

Kehadiran aplikasi Data Desa Presisi diharapkan kepada para kepala daerah di Sulawesi Barat dapat mengetahui pesebaran keluarga miskin ekstrem di masing-masing desa sehingga program-program yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

Muhadjir Effendy menyambut baik pemanfaatan teknologi aplikasi Data Desa Presisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Hal ini dapat menjadi acuan bagi daerah lainnya agar percepatan penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat berjalan secara optimal.

“Saya mohon praktik baik ini dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah. Bagaimana aplikasi yang telah dibuat oleh Pemprov Sulbar tersebut dipadu-pandankan dengan data P3KE secara by name by address ,” kata Muhadjir melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

Pada Oktober 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima hasil Data Desa Presisi (DDP) Tahap I dari Tim Desa Presisi Institut Pertanian Bogor (IPB) di Gedung PKK Sulbar. Selanjutnya, pilot project ini akan diterapkan di 45 wilayah, dengan rincian 39 desa dan 6 kelurahan.

Pemprov Sulbar tengah menjalankan pilot project DDP tahap I yang menyerap anggaran sebesar Rp4,9 miliar. 

Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pihaknya menggandeng IPB untuk melakukan pencacahan data dengan melibatkan enumerator yang direkrut di masing-masing lokasi DDP. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan IPB, unsur Forkopimda, dan para enumerator di lokus DDP dalam rangka mewujudkan DDP di Sulbar.

Menurutnya, persoalan yang paling riil dihadapi birokrasi adalah data, karena digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas. Sayangnya, di hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat.

"Alhamdulillah, kami mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar. Dan tahun berikutnya kita lanjutkan DDP ini," ujar Akmal dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/10/2022).

"Inilah persembahan dari desa untuk Indonesia, dari Sulbar untuk Indonesia," lanjutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar Muh. Jaun menyampaikan ide dan gagasan untuk mengimplementasikan pendataan yang lebih presisi sampai pada spasial mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Program DDP merupakan langkah awal untuk selanjutnya akan diimplementasikan di 575 desa di Sulbar. Adapun tahap I DDP telah dimulai pada 31 Mei 2022 lalu, dengan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis DDP kepada seluruh bupati, forkopimda dan kepala desa sekaligus penandatangan MoU dengan para bupati.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dengan Rektor IPB pada 17 Juni 2022.