Menkes Budi Sikat Bullying pada Dokter Residen, Larangan Aturan Segera Terbit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin akan menindaktegas perundungan (bullying) yang kerap menimpa mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau yang dikenal dengan istilah dokter residen.

Tindak tegas Menkes Budi berupa penerbitan larangan aturan bullying pada dokter residen. Namun, ia tak menyebut lebih lanjut, kapan sekiranya aturan larangan tersebut akan terbit.

"Sebentar lagi, saya akan keluarkan aturan itu (bullying) dilarang dan senior atau guru yang melakukan bullying akan kita tindak tegas," jelasnya saat ditemui Health Liputan6.com di Gedung IMERI FKUI, Jakarta, ditulis Senin (17/7/2023).

"Nah, itu akan memberikan perlindungan yang cukup bagi mahasiswa kedokteran kita."

"Kalau Ada yang Bullying, Kita Sikat"

Sebagaimana informasi yang diperoleh Budi Gunadi, perundungan di dunia kedokteran telah puluhan terjadi. Sayangnya, belum ada ketegasan terkait pelarangan tersebut. 

Ia pun akan tegas kepada rumah sakit bilamana ketahuan ada calon dokter spesialis yang dibully. Terlebih lagi, sejalan dengan UU Kesehatan terbaru, pendidikan dokter spesialis akan berbasis hospital based.

"Yang bullying saya akan tegas karena udah puluhan tahun terjadi di rumah sakit pendidikan kita dan tidak pernah ada keberanian atau ketegasan untuk melarang itu," tegas Budi Gunadi.

"Jadi, saya akan tegas bilang ke rumah sakit, kalau ada yang melakukan itu (bullying) kita sikat."

Menilik perundungan (bullying) yang terjadi, banyak mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau dokter residen yang tidak berani bicara atau melaporkan kejadian itu. Bahkan ada yang harus merogoh kocek membayar kepada senior pelaku perundungan.

Alasan tidak berani melaporkan bullying juga diketahui lantaran ketakutan tidak mendapat rekomendasi izin berkaitan dengan administrasi atau jadi semakin dibully.

Keluarkan Uang sampai Puluhan Juta Rupiah

"Ada yang mahasiswa kedokteran PPDS itu harus keluarkan sampai puluhan juta rupiah hanya untuk membayar senior-seniornya untuk hal-hal yang sifatnya sangat personal," tutur Menkes Budi Gunadi Sadikin.

"Dan mereka juga menerima tindakan yang menurut saya tidak pantas dilakukan. Mereka cuma enggak berani ngomong. Ya karena itu tadi, mereka kalau ngomong, bisa enggak dikasih rekomendasi. Kalau meereka ngomong juga nanti makin dibully."

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Kemenkes (Kemenkes RI) Mohammad Syahril menegaskan, pentingnya mengeliminasi -- menghilangkan -- bullying agar sistem pendidikan para Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dapat berjalan lancar.

Bahwa pendidikan calon dokter spesialis harus sesuai etika, meritokrasi dan profesionalitas di tengah negara sedang krisis kekurangan jumlah dokter spesialis.

“Kita harus mempermudah program pendidikan spesialis. Masuknya harus murah, tidak susah dan harus berdasarkan meritokrasi bukan karena rekomendasi," tegas Syahril melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Selasa (25/4/2023).

"Dan jika sudah masuk (PPDS), tidak mengalami hambatan-hambatan non-teknis.”

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terpilih, Slamet Budiarto mengungkapkan, faktor terjadinya perundungan di dunia kedokteran.

Menurutnya, hal itu kerap terjadi saat dokter mengambil studi spesialis. Penyebabnya beragam, mulai dari internal, hak residen yang tidak terpenuhi oleh penyelenggara pendidikan, hak insentif, dan hak istirahat. 

"Jadi masalah perundungan terjadi karena sistem," kata Slamet pada acara yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Jakarta, dikutip Selasa (27/9/2022).

Bersama Mencegah Bullying

Slamet mengajak Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, lalu DPR RI untuk bersama untuk mencegah bullying di dunia kedokteran berlarut. Ia yakin, kalau pendidikannya baik, hulunya baik, maka hilirnya akan menjadi baik pula.

“Kalau pendidikannya kurang baik maka dokternya berpotensi kurang baik. Jadi suatu hal yang harus cepat dan wajib ini segera diselesaikan," tutupnya.