Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Usul Saat Debat Capres Bahas soal Stunting

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengusulkan saat debat calon presiden (capres) pada pemilihan umum 2024, materi soal stunting perlu diangkat.

Selain level pemilihan presiden, Hasto juga mengatakan bahwa materi stunting layak juga diangkat pada debat pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun depan.

"Nanti pada debat-debat calon presiden atau pemilihan kepala daerah (pilkada) itu, saya akan usul harus ada materi tentang stunting," kata Hasto dalam diskusi bersama media di Jakarta beberapa hari lalu.

"Kita harus memastikan materi debat tentang stunting itu ada," lanjutnya.

Apabila ada calon kepala daerah-kepala daerah atau capres yang tidak memasukkan program penurunan stunting, kata Hasto, maka capres atau calon kepala daerah tersebut tidak berkomitmen terhadap kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

Rp1,2 Triliun Sudah Dikirimkan ke Daerah untuk Atasi Stunting

Hasto mengatakan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengirimkan dana sebesar Rp1,2 triliun​ ke seluruh daerah untuk percepatan penurunan stunting.

Maka butuh kerja cepat, kerja keras, dan komitmen dari seluruh kepala daerah untuk membuat program-program penurunan stunting.

"Daerah-daerah ini juga terus menggalakkan reformasi birokrasi, semua pejabat maupun kepala daerah, mereka takut angka stunting di daerahnya tinggi, karena pejabat ini takut tidak berprestasi, mengingat angka stunting di daerah sekarang jadi penilaian utama prestasi kerja pemerintah daerah," kata Hasto mengutip Antara.

Ia memaparkan anggaran penurunan stunting yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni sebesar Rp30,4 triliun pada 2023.

Dana tersebut kemudian dibagikan kepada kementerian/lembaga seperti program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial dan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui program makanan tambahan (PMT).Sementara itu, BKKBN mendapatkan porsi juga dalam penguatan para kader.

"BKKBN kebagian 800 miliar untuk memberi penguatan kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Keluarga Berencana (KB) sebanyak 600 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia," tuturnya.

Ia menyebutkan kepala daerah bisa memanfaatkan sumber dana dari empat komponen, yakni PKH, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikirim ke puskesmas, dana desa, serta gotong royong bunda asuh anak stunting, bapak asuh anak stunting, dan kakak asuh anak stunting yang berkolaborasi dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Indonesia masih punya target pengentasan stunting di angka 14 persen hingga 2024. Maka dari itu, upaya menurunkan stunting terus dilakukan. 

Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama. Umumnya, hal ini terkait asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Menurut dokter spesialis anak dari RS EMC Tangerang Himawan Aulia Rahman stunting disebabkan oleh ketidakcukupan penenuhan nutrisi yang tidak terjadi tiba-tiba.

"Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Secara umum, stunting disebabkan oleh ketidakcukupan pemenuhan nutrisi. Kondisi ini dapat dimulai bahkan ketika janin masih berada di dalam kandungan hingga berlanjut setelah bayi lahir, terutama dalam 2 tahun pertama kehidupan," jelas Himawan, dikutip dari laman EMC.