Penurunan Angka Stunting Tipis, Penimbangan dan Pengukuran Serentak Digencarkan Bulan Ini

Liputan6.com, Jakarta Di Hari Keluarga Nasional (Harganas) 29 Juni ini, pencapaian target penurunan stunting hingga 14 persen masih jadi pertanyaan. Pasalnya di 2023, kasus stunting masih terbilang tinggi yakni 21,5 persen.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan bahwa target 14 persen adalah hal yang sangat ambisius.

“Target 14 persen itu memang sangat ambisius tapi nanti akan kita lihat tahun 2024 seperti apa dari bulan Juni ini kan kita mengadakan pengukuran, penimbangan dan intervensi stunting serentak seluruh Indonesia,” jelas Muhadjir dalam peringatan puncak Harganas di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/6/2024).

Dia menambahkan, sampai hari ini sudah ada 92,29 persen balita yang ditimbang dan diukur. Mereka sudah diketahui statusnya, termasuk yang stunting.

“Tinggal besok kita harap mendekati 100 persen lah, itulah yang akan kita jadikan patokan di samping juga hasil sensus yang dilakukan di masyarakat. Itu yang akan dijadikan titik tolak untuk merancang penanganan stunting ke depan,” papar Muhadjir.

Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto Wardoyo, optimistis awal Juli 2024 angka stunting hasil verifikasi dan validasi (verval) sudah bisa diketahui bersama.

Hal tersebut disampaikan dokter Hasto dalam pembukaan Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan tema “Akselerasi Intervensi Serentak Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting” tahun 2024 pada Kamis, 27 Juni 2024, di kota yang sama.

Sesuai arahan Wakil Presiden, pemerintah melakukan gerakan intervensi serentak penimbangan dan pengukuran tinggi bayi di posyandu seluruh Indonesia dan dikerjakan di sepanjang Juni. Hal ini dilakukan dalam upaya merespons angka stunting hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 yang turunnya sangat tipis, yaitu 0,1 persen.

“Kita berharap setelah terkumpul data lebih dari 95 persen di verifikasi dan validasi dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM),” katanya.

“Di bulan Juli ada angka yang dikeluarkan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Dan Alhamdulillah, Jawa Tengah laporannya per hari ini sudah mencapai 96 persen. Kota Semarang sudah 99 persen,” ungkap dokter Hasto.

Hasto juga berpesan kepada seluruh TPPS untuk segera menyelesaikan input data E-PPGBM.

“TPPS yang di kabupaten, kota dan provinsi mohon dengan hormat yang input E-PPGBM nya belum sampai 95 persen untuk bisa disegerakan mencapai minimal 95 persen. Target Menteri Kesehatan 100 persen,” tambah dokter Hasto. Hal tersebut dilakukan agar saat di verval datanya cukup tinggi.

Selain pesan untuk TPPS, Kepala BKKBN berharap para kepala daerah mem-back up penuh proses verval data stunting.

Hasto berharap para bupati dan walikota bisa mem-back up verval data stunting di daerahnya, dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Badan ini bisa diajak bersama-sama menghitung sampel untuk verval. Perguruan tinggi juga bisa diajak bersama-sama agar validitas verval cukup tinggi.

"Usulan saya kepada bapak ibu kepala daerah, ajaklah BPS, perguruan tinggi untuk bersama-sama dengan basis data E-PPGBM. Marilah kita verval bersama, nanti ketemu angkanya berapa.”

Dokter Hasto mengibaratkan SKI sebagai quick count, sementara E-PPGBM adalah real count lantaran dilakukan by name by address.

"Kenapa kita ada gerakan intervensi serentak, karena untuk meluruskan data dan hasil angka yang kita harapkan,” jelas Hasto.

Dia kembali mengingatkan kenapa penurunan stunting itu sangat penting.

“Bahwa hari ini mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) yang paling dekat adalah Human Capital Index (HCI). HCI mencerminkan angka, seberapa besar kemampuan seseorang bila bekerja di satu institusi, dan (seberapa) mempunyai daya ungkit secara capital."

"Selisih antara yang stunting dengan yang tidak stunting 22 persen. Sehingga jelas jika kita banyak yang stunting maka terlalu banyak kekurangannya dalam meningkatkan kualitas sebuah institusi," ujar Hasto.