4 Rekomendasi Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Indonesia Emas 2045

Liputan6.com, Jakarta - Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan merupakan kunci untuk mewujudkan ketahanan air nasional. Mengingat pentingnya air dalam mendukung kehidupan dan pembangunan, Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional 2024 menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor dan strategi terpadu demi melindungi sumber daya air Indonesia.

Dalam sidang tersebut, Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memastikan semua program terkait sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas dengan fokus adaptasi terhadap perubahan iklim, penguatan pesisir dan pemerataan akses air bersih.

"Salah satu kunci Indonesia maju adalah sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan semua program yang sudah berjalan tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada adaptasi perubahan iklim, penguatan daerah pesisir, pemerataan dan akses air bersih hingga ke pelosok," tutur Luhut dalam sambutannya di Jakarta, Senin (14/10).

"Untuk itu diperlukan penguatan, koordinasi antar K/L, swasta serta berbagai lainnya," imbuhnya.

Selain itu, Luhut juga menyinggung mengenai pengelolaan air secara bijaksana sebagai langkah preventif dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks.

"Pentingnya melindungi dan mengelola air dengan bijaksana juga harus dipahami sebagai langkah preventif untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, untuk itu diperlukan kebijakan dan pengelolaan air secara proaktif, sehingga dapat meminimalkan risiko bencana terkait air, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air” tegas Luhut. 

Sidang pleno ini menghasilkan empat rekomendasi terkait isu strategis yang harus segera diimplementasikan guna menjaga kelestarian sumber daya air Indonesia. Empat rekomendasi tersebut yakni:

1. Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Keberlanjutan Infrastruktur SDA

2. Satu Tarif Dasar Air Minum

3. Konservasi dan Pendayagunaan SDA di Kawasan Gambut

4. Pengembangan Energi Alternatif Tenaga Surya di Badan Air (Waduk, Danau, dan Badan Air lainnya) dan Pantai.

Dewan SDA Nasional, yang dibentuk sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2019, memiliki tugas memberikan saran kepada Presiden terkait kebijakan strategis pengelolaan air. Pada sidang pleno tahun ini, Ketua Harian Dewan SDA Nasional, Basuki Hadimuljono, menjelaskan lima kesepakatan usulan kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2024-2025.

"Yang pertama yaitu penyiapan kebijakan, penyiapan rekomendasi isu strategis SDA, pemantauan tindak lanjut untuk pelaksanaan Kebijakan Nasional SDA dan rekomendasi Dewan SDA Nasional, koordinasi Dewan SDA Nasional dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian disharmoni kasus-kasus terkait pengelolaan SDA, dan terakhir peningkatan peran Dewan SDA Nasional di level Internasional,” kata Basuki.

Partisipasi aktif anggota Dewan SDA dari unsur pemerintah dan nonpemerintah sangat diharapkan untuk mendorong kebijakan yang responsif dan implementatif. Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, berharap kolaborasi ini terus diperkuat guna mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan air yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional Yunitta Chandra Sari memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan SDA Nasional baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah atas penyelenggaraan Sidang Pleno pertama di Tahun 2024.

“Sidang pleno ini menjadi momentum kerja sama dan kolaborasi antar Anggota Dewan SDA Nasional untuk menjawab tantangan permasalahan sumber daya air di masa yang akan datang,” ujar Yunitta.