Program Pembangunan RS di Daerah Terpencil, IDI: Pertimbangkan Ambulans Air dan Rumah Sakit Terapung

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menanggapi soal salah satu program Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan yakni pembangunan rumah sakit di daerah terpencil.

Menurutnya, pembangunan RS di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) perlu mempertimbangkan karakteristik setiap daerah. Misalnya, di daerah kepulauan, maka perlu ada ambulans air dan rumah sakit terapung.

Adib mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan dengan situasi geografis yang berbeda. Sehingga, pendekatan di dalam infrastrukturnya perlu memiliki karakteristik tersendiri.

“Saya ambil contoh di daerah kepulauan maka yang paling penting tidak bicara infrastruktur rumah sakitnya saja. Yang juga harus dibuat adalah sarana transportasi rujukan. Dengan apa? Mungkin kalau di daerah kepulauan ambulance air atau rumah sakit terapung,” kata Adib dalam acara hari ulang tahun (HUT) IDI di Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

“Ini adalah salah satu upaya untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan pelayanan. Jadi kita bicara rumah sakit, dalam hal ini memberikan masukan kepada pemerintah, tidak hanya bicara aspek infrastrukturnya saja tapi juga bicara referral sistem, bicara juga tentang SDM, obat, dan alat kesehatan,” papar Adib.

Adib juga menilai bahwa bicara pembangunan rumah sakit adalah bicara tentang aksesibilitas dan ekuitas.

Artinya, semua orang berhak mendapat akses yang mudah dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

“Saya kira ini kita bicara aksesibilitas, berbicara tentang ekuitas kesamaan, semua masyarakat memiliki hak yang sama di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan karena itu ada di dalam UUD 1945,” kata Adib.

Guna memastikan pembangunan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan pemetaan yang jelas.

“Kita harus punya peta, pemetaan di dalam pengelolaan kesehatan ini. Misalnya tentang infrastruktur maka harus mencakup alat, SDM, dan sebagainya,” ucap Adib.

Seharusnya, lanjut Adib, Kementerian Kesehatan memiliki peta tersebut dengan mengumpulkan informasi serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Harusnya Kementerian Kesehatan punya (peta), kalaupun tidak punya ayo kita sama-sama buat pendataan itu sebagai suatu bagian upaya, supaya kita membuat sebuah pembangunan yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya,” jelasnya.

Hingga kini, belum ada koordinasi antara Kementerian kesehatan dengan IDI terkait pembangunan rumah sakit di daerah terpencil.

“Saat ini belum (koordinasi) karena baru saja dilantik kan.”

Hal ini disampaikan Adib tepat di Hari Dokter Nasional yang jatuh setiap 24 Oktober. Hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-74.

Menurut Adib Khumaidi, ulang tahun kali lebih spesial lantaran hampir bertepatan dengan masa awal pemerintahan baru.

“Ulang tahun yang sekarang memang kesannya spesial ya, spesial karena di masa awal pemerintahan baru,” kata Adib usai peringatan HUT IDI di Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Dalam perayaan Hari Dokter Nasional dan HUT IDI ke-74, pihak Adib menyampaikan keinginannya untuk memperkuat komitmen dari IDI bersama seluruh anggotanya dan menyatakan siap menjadi mitra pemerintah.

“Kita siap untuk menjadi mitra strategis pemerintah di dalam mengawal dan bersama-sama pemerintah untuk program-program kesehatan, khususnya di pemerintahan baru ini,” ucap Adib.

“Kita siap untuk kemudian juga men-support hal-hal yang berkaitan program kesehatan, baik itu yang nanti akan dicanangkan oleh Presiden Bapak Prabowo dan Wakil Presiden, yang berkaitan dengan makan bergizi, terus kemudian juga dengan medical check-up rutin yang akan dilakukan,” tambahnya.

Terkait program skrining gratis, Adib mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat di berbagai wilayah termasuk Jepang. Menurutnya, hal seperti ini sudah dilakukan di beberapa negara.