Contoh Hak Warga Negara di Bidang Hukum Adalah? Simak Pengertian dan Kewajibannya

Liputan6.com, Jakarta Contoh hak warga negara di bidang hukum adalah? Hak warga negara dalam bidang hukum, merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada individu oleh sebuah negara, yang melibatkan aspek-aspek penting dalam hubungan individu dengan pemerintah, dan dengan warga negara lainnya.

Hak-hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kewarganegaraan yang seimbang bagi individu dalam konteks hukum. Contoh hak warga negara di bidang hukum adalah setiap warga negara, berhak menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan, sesuai undang-undang yang berlaku.

Contoh hak warga negara di bidang hukum adalah? Perlu dipahami, bahwa hak warga negara dalam bidang hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan demokratis di mana hak individu diakui dan dilindungi.

Hak-hak ini juga memberikan warga negara alat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, dan melibatkan diri dalam kehidupan politik dan sosial negara mereka. Di berbagai negara, hak warga negara diatur dan dilindungi melalui konstitusi, undang-undang, dan peraturan hukum yang berlaku.

Berikut ini  contoh hak warga negara di bidang hukum yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Senin (30/10/2023). 

Hak warga negara adalah seperangkat hak istimewa, tanggung jawab, dan kebebasan yang diberikan kepada individu, yang diakui sebagai warga negara suatu negara. Hak-hak ini merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang demokratis, dan mengejawantahkan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi dan dihormati oleh negara. 

Mengutip dari laman mkri, sebagai warga negara yang berdemokrasi harus mendapatkan hak-hak, serta melaksanakan kewajiban sebagai rakyat khususnya Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya di mana syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Terdapat beberapa contoh hak warga negara di bidang hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada semua individu secara universal, tanpa diskriminasi. Ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta hak untuk tidak disiksa, dianiaya, atau menjalani perlakuan yang tidak manusiawi. Hak ini tidak tergantung pada status kewarganegaraan, dan harus dihormati oleh semua pemerintah.
2. Hak pidana yang adil mencakup hak untuk dipresumsikan tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, hak untuk menghadiri sidang pengadilan yang adil, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan. Ini memastikan bahwa individu memiliki perlindungan hukum yang cukup dan adil dalam sistem peradilan pidana.
3. Hak untuk privasi diperlukan untuk menjaga informasi pribadi dan keluarga, dari campur tangan yang tidak sah. Ini termasuk hak atas kerahasiaan surat-menyurat, komunikasi elektronik, dan kebebasan dari penyelidikan tanpa izin.
4. Hak warga negara untuk memiliki, menjual, dan mentransfer properti merupakan aspek penting dari hak milik yang diakui dan diatur oleh hukum. Ini mencakup hak untuk memiliki rumah, lahan, kendaraan, dan harta benda pribadi lainnya.
5. Hak atas perlindungan data semakin penting dalam era digital, yang memberikan warga negara kontrol atas informasi pribadi mereka yang disimpan, dan diolah oleh pihak swasta atau pemerintah. Ini mencakup hak untuk mengetahui apa yang dikumpulkan dan bagaimana data pribadi digunakan.
6. Selain hak asasi manusia yang universal, hak warga negara juga termasuk hak khusus, seperti hak-hak anak, hak orang dengan disabilitas, dan hak migran. Hak ini dirancang untuk melindungi kelompok-kelompok, yang mungkin lebih rentan terhadap diskriminasi atau penyalahgunaan.
7. Hak untuk menjalankan keyakinan agama atau kepercayaan pribadi adalah hak dasar. Ini mencakup hak untuk beribadah, menyebarkan keyakinan, atau mengubah agama tanpa takut diskriminasi atau penindasan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hal ini ditegaskan lagi oleh UUD 1945 Pasal 26, di mana untuk menjadi warga negara maka harus disahkan dalam Undang-Undang.

Kewarganegaraan adalah sebuah konsep yang dinamis, yang berarti bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mendapatkan atau kehilangan status kewarganegaraannya sewaktu-waktu. Sebagai contoh, seseorang dapat memperoleh status warga negara, jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 4.  Setiap warga negara memiliki hak-hak yang melekat pada kewarganegaraannya. Hak-hak ini merupakan kuasa untuk menerima, atau melakukan hal-hal yang semestinya hanya dapat diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain. 

Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 26-34 di Indonesia. Dalam peraturan ini, hak-hak warga negara dapat dicabut jika seseorang melanggar ketentuan yang berlaku. Pasal 26 menekankan bahwa menjadi warga negara harus memenuhi Undang-Undang yang berlaku, dan jika seseorang tidak memenuhi ketentuan tersebut, ia dapat kehilangan status kewarganegaraannya dan hak-hak yang melekat padanya.

Pengertian Hak Menurut Para Ahli

Menurut Srijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu, dan memastikan kesempatan bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan menurut Notonegoro, hak adalah kuasa atau hak istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya, dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Hak ini pada dasarnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.

Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli

Menurut John Salmond, kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Ketika kewajiban ini tidak dipenuhi, seseorang bisa menghadapi sanksi atau konsekuensi. Kemudian menurut Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban ini tidak dapat digantikan oleh pihak lain dan pada dasarnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.  

Mengutip dari sumber yang sama, hubungan antara warga negara dan negara adalah dasar dari struktur hukum, dan pemerintahan suatu bangsa. Hubungan ini mencakup peranan atau perwujudan dari kedudukan warga negara dalam masyarakat. Dalam hal ini, hak dan kewajiban warga negara sangat relevan dalam memahami dinamika hubungan tersebut.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Dalam konteks Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945. Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara, dan hak individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang penting:

Hak Warga Negara Indonesia:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, di mana Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, tertera  di pasal 28A menjamin hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan.
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 28B ayat 1 menegaskan hak individu untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. 
4. Pasal 28C ayat 1 memberikan hak untuk mengembangkan diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan.
5. Pasal 28C ayat 2 menegaskan hak untuk memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ini mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan sosial dan politik.
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, di mana tertera dalam pasal 28D ayat 1 yaitu menjamin hak individu, untuk diperlakukan dengan adil dalam sistem hukum. 

Kewajiban Warga Negara Indonesia:

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : "Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain"
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”