Profil Meutya Hafid Menkomdigi, Tegas Nonaktifkan Pegawai yang Terlibat Judol tapi Deg-degan Saat Rapat dengan DPR RI

Liputan6.com, Jakarta Meutya Viada Hafid dikenal sebagai salah satu tokoh yang meniti karier dari dunia jurnalisme hingga akhirnya menempati posisi strategis di pemerintahan sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ia memulai kiprahnya sebagai jurnalis yang tak kenal lelah, bahkan sempat menjadi korban penyanderaan saat bertugas di Irak pada tahun 2005, pengalaman yang mengubah pandangan hidupnya.

Latar belakang Meutya sebagai jurnalis dan keterlibatannya dalam politik membuatnya dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi kuat pada profesinya. Kini, ia dipercaya mengemban tanggung jawab besar di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), mengawasi kebijakan digital di Indonesia, serta menegakkan integritas dalam lembaga yang ia pimpin.

Sebagai Menkomdigi, Meutya telah mengeluarkan kebijakan tegas saat ia menokaktifkan 11 pegawai di kementerian yang dipimpinnya karena terlibat judi online. Meski demikian, ia tetap mengaku deg-degan saat rapat perdana dengan Komisi I DPR RI, komisi yang dulu dipimpinnya.

Meutya Viada Hafid lahir pada 3 Mei 1978 dan berasal dari keluarga berdarah Soppeng, Sulawesi Selatan. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang jurnalis di Metro TV yang terkenal karena dedikasinya dalam peliputan berita, termasuk pengalaman mengesankan ketika disandera saat bertugas di Irak pada tahun 2005.

Meutya memulai karier sebagai wartawati Metro TV, terkenal sebagai pembawa acara Top Nine News, Today’s Dialogue, dan Metro Hari Ini. Pada 2005, Meutya bersama rekannya, Budiyanto, sempat disandera selama beberapa hari oleh kelompok bersenjata di Irak, peristiwa yang kemudian dituangkan dalam bukunya, 168 Jam dalam Sandera. Pada 2007, ia menerima Penghargaan Jurnalistik Elizabeth O’Neill dari Pemerintah Australia dan pada 2008 mendapatkan penghargaan Alumni Australia kategori Jurnalisme dan Media.

Meutya Hafid masuk ke dunia politik melalui Partai Golkar, menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak tahun 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu. Ia dipercaya memimpin Komisi I DPR sejak 2019 yang membawahi isu pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi.

Sebagai kader Golkar, ia juga aktif di berbagai organisasi sayap partai, termasuk sebagai Wakil Ketua Bidang Polhukam dan MPO DPP Ormas MKGR. Sebagai Ketua Komisi I DPR, Meutya terlibat aktif dalam pengawasan isu digital di Indonesia.

Pada tahun 2024, ia dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi). Sepak terjangnya sebagai jurnalis sekaligus anggota DPR RI dianggap sebagai modal kuat mengemban jabatan ini.

Pada awal kepemimpinannya, Meutya sudah menunjukkan perannya dalam berbagai program kebijakan digital. Salah satunya adalah komitmennya untuk menjaga integritas di kementeriannya dengan menonaktifkan 11 pegawai yang terlibat praktik judi online. 

Mengutip Merdeka.com, saat menghadiri rapat perdana bersama DPR, Meutya sempat merasa "deg-degan" karena harus berpindah posisi dari biasanya yang mengawasi eksekutif menjadi menjawab pertanyaan dari mantan rekan kerjanya di Komisi I. Salah satu program utama yang diusulkannya adalah peran Komdigi dalam persiapan Pilkada 2024, termasuk memastikan tata kelola informasi yang aman di era digital.

Sebagai bagian dari langkah antisipasi, Meutya juga mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan seputar judi online, yang menjadi isu sensitif dalam masyarakat dan DPR. Ia menekankan pentingnya peran kementeriannya untuk merespons setiap permasalahan yang terkait keamanan digital secara maksimal.

Meutya Viada Hafid tidak hanya menunjukkan dedikasi sebagai jurnalis, namun juga keseriusan dalam membangun reputasi di kancah politik Indonesia melalui kontribusi aktifnya di Partai Golkar dan Komisi I DPR hingga akhirnya dipercaya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.

Meutya pernah menerima Penghargaan Jurnalistik Elizabeth O'Neill dari Pemerintah Australia pada 2007 dan penghargaan Alumni Australia untuk kategori Jurnalisme dan Media pada 2008.

Meutya Hafid memulai karier politiknya sebagai anggota DPR pada tahun 2010 melalui Partai Golkar, kemudian menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019 sebelum akhirnya diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Digital pada 2024.

Meutya menonaktifkan 11 pegawai yang diduga terlibat pelanggaran hukum sebagai langkah menjaga integritas Kemkomdigi dan membangun kredibilitas institusi di tengah tantangan kejahatan digital.

Tantangan utama yang dihadapi Meutya termasuk menangani isu keamanan digital dan maraknya judi online yang melibatkan regulasi ketat dan pengawasan intensif terhadap praktik siber di Indonesia.