Profil Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga, Jadi Sorotan usai Layangkan Somasi pada Guru Supriyani

Liputan6.com, Jakarta Surunuddin Dangga  telah menjabat sebagai Bupati Konawe Selatan selama dua periode, yaitu 2016-2021 dan 2021-2024. Sebelumnya, Surunuddin sempat duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014-2019. Ia dikenal sebagai tokoh politik yang berpengaruh di Konawe Selatan dengan jaringan keluarga yang kuat dalam ranah politik Sulawesi Tenggara, termasuk istrinya dan salah satu anaknya yang juga menjadi anggota DPRD provinsi.

Di tengah posisinya yang mapan, perjalanan politik Surunuddin kerap diwarnai isu-isu kontroversial, termasuk sorotan terhadap kebijakan dan dugaan kasus hukum yang melibatkan namanya.

Mengutip Merdeka.com, baru-baru ini, ia menjadi perhatian karena terlibat dalam mediasi kasus penganiayaan seorang guru honorer, Supriyani, yang belakangan mencabut pernyataan damai yang telah ditandatangani dan mengklaim merasa tertekan. Hal ini memicu Pemkab Konawe Selatan untuk melayangkan somasi terhadap Supriyani.

Surunuddin memulai karier politiknya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan pada 2004. Ia menjabat sebagai Ketua DPRD pada periode 2004-2009 dan sebagai Wakil Ketua pada 2009-2011. Pada 2014, ia melangkah ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Konawe Selatan pada 2015. Surunuddin berhasil memenangkan pemilihan dan terpilih kembali pada 2021, memperkokoh posisinya di Konawe Selatan.

Dengan latar belakang pendidikan teknik dari Akademi Teknik Kendari (ATK) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Haluoleo, Surunuddin tidak hanya dikenal sebagai birokrat tetapi juga sebagai seorang yang memiliki visi pembangunan berkelanjutan di Konawe Selatan. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah tersebut, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keluarga Surunuddin dikenal sebagai salah satu dinasti politik berpengaruh di Sulawesi Tenggara. Istrinya, Hj. Nurlin Surunuddin, dan anaknya, Aksan Jaya Putra, sama-sama menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan, kelima anaknya pernah maju dalam pemilihan anggota DPRD sebagai kader Partai Golkar, partai tempat Surunuddin bernaung.

Kekuatan politik keluarga ini menjadikan Surunuddin dan keluarganya sebagai figur dominan di wilayah tersebut, yang tak jarang menuai sorotan, baik dari publik maupun pihak oposisi. Pengaruh besar keluarga ini turut mencerminkan strategi Surunuddin dalam mempertahankan posisi politik di tengah perubahan lanskap politik lokal.

Di balik kiprahnya, Surunuddin juga beberapa kali diterpa isu kontroversial, salah satunya terkait utang piutang dengan Yusuf Contesa. Pada 2020, ia dilaporkan atas dugaan belum melunasi pinjaman yang kabarnya digunakan untuk kepentingan Pilkada 2015. Meski demikian, Surunuddin menganggap bahwa kasus ini sebagai upaya pihak lawan untuk melemahkan posisinya.

Kasus terbaru yang menempatkan nama Surunuddin di sorotan adalah kasus penganiayaan guru honorer Supriyani, yang sempat berdamai melalui mediasi yang ia fasilitasi. Namun, Supriyani kemudian mencabut pernyataan damai tersebut dan mengaku merasa tertekan, yang memicu somasi dari pihak Pemkab Konawe Selatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Konawe Selatan, Anas Masud, menegaskan bahwa “somasi ini dilayangkan karena pernyataan Supriyani yang merasa tertekan telah mencoreng nama baik Pemkab.” Hal ini menunjukkan bahwa Surunuddin menghadapi tantangan dalam menjaga citra pemerintahannya di tengah permasalahan yang sensitif ini.

Pemkab melayangkan somasi karena Supriyani menyatakan merasa tertekan saat menandatangani perjanjian damai, yang menurut mereka merusak citra pemerintah.

Surunuddin menegaskan bahwa proses mediasi dilakukan secara terbuka, dan Supriyani telah ditanya langsung mengenai apakah ia merasa tertekan.

Istri dan salah satu anak Surunuddin menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi, serta kelima anaknya pernah maju sebagai calon legislatif dari Partai Golkar.

Meskipun kasus ini berkaitan dengan mediasi yang ia fasilitasi, perannya sebagai bupati mempengaruhi persepsi publik terkait keputusan yang diambil Pemkab Konawe Selatan.