Profil Agung Laksono, Mantan Menteri yang Dilaporkan JK ke Polisi Terkait Kisruh Pemilihan Ketua PMI

Liputan6.com, Jakarta Agung Laksono, salah satu tokoh politik senior Indonesia, kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan Jusuf Kalla ke polisi terkait konflik di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI). Kasus ini memanas usai Musyawarah Nasional PMI 2024 yang menetapkan Jusuf Kalla sebagai ketua umum secara aklamasi. Perseteruan ini membawa perhatian publik pada sosok Agung yang memiliki jejak panjang dalam dunia politik, organisasi, dan bisnis.

Dengan pengalaman sebagai Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, hingga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agung merupakan figur sentral di panggung nasional. Namun, kontroversi terbaru ini menunjukkan sisi lain dari kiprah politiknya, memicu perdebatan terkait etika organisasi.

Laporan yang diajukan oleh Jusuf Kalla juga memunculkan dugaan adanya dualisme kepemimpinan di PMI, menambah kompleksitas polemik ini. Apa latar belakang konflik ini? Bagaimana peran Agung dalam perjalanan kariernya hingga saat ini?

Agung Laksono lahir di Semarang, 23 Maret 1949. Ia menamatkan pendidikan di SMA Negeri 4 Medan sebelum melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI). Ketertarikannya pada organisasi muncul sejak kuliah, menjadi landasan kariernya di politik dan organisasi.

Selain pendidikan formal, Agung juga mengikuti pelatihan internasional seperti Eisenhower Programme di AS. Ini membentuk perspektif global yang berkontribusi pada keberhasilannya di berbagai bidang.

Agung memulai karier politik dengan Partai Golkar di era Orde Baru. Ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1987 hingga 2009, sebelum menjadi Ketua DPR periode 2004-2009. Dalam perannya, ia menekankan fungsi DPR sebagai representasi rakyat.

Sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2009-2014), Agung memimpin berbagai inisiatif sosial dan pembangunan. Pengalamannya yang luas menjadikannya tokoh sentral dalam partai dan pemerintahan.

Agung juga aktif di organisasi seperti AMPI dan HIPMI, tempat ia menjabat sebagai ketua umum. Ia memimpin Kosgoro 1957, salah satu pilar penting Partai Golkar, menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan kader.

Kiprah internasionalnya terlihat dalam partisipasinya di konferensi global, memperluas jejaring untuk mendukung misinya di bidang sosial dan ekonomi.

Kontroversi terbaru bermula setelah Agung gagal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PMI. Ketegangan dimulai ketika Munas ke-22 PMI dilaksanakan oleh dua kubu. Jusuf Kalla, sebagai petahana, terpilih kembali secara aklamasi dalam Munas resmi yang diakui mayoritas anggota. Namun, Agung Laksono menyelenggarakan Munas tandingan dengan klaim telah mendapat dukungan lebih dari 20 persen anggota PMI.

Jusuf Kalla menuding Agung mendirikan PMI tandingan, yang dianggap ilegal. Langkah ini memicu laporan ke polisi. Menurut JK, pendirian PMI tandingan bertentangan dengan AD/ART organisasi. Ia menyebut tindakan Agung sebagai bentuk "pengkhianatan" yang merugikan nilai kemanusiaan.

Agung Laksono juga mengklaim bahwa Munas yang dipimpinnya didukung oleh 240 dari 392 anggota PMI yang hadir. Ia menyebut jumlah ini cukup untuk memenuhi syarat legalitas berdasarkan aturan organisasi. Agung juga meminta semua pihak menghormati proses hukum dan menunggu keputusan dari Kemenkumham. Ia percaya langkahnya tidak melanggar hukum, melainkan bentuk upaya memperjuangkan kebenaran.

Meski dihormati atas kontribusinya, Agung kerap menuai kritik terkait manuver politiknya. Jusuf Kalla mengingatkan bahwa Agung memiliki rekam jejak serupa di organisasi lain seperti Golkar dan Kosgoro.

Namun, Agung tetap menjadi tokoh penting dengan peran signifikan dalam politik dan organisasi nasional. Perannya sering memicu perdebatan, baik di kalangan elite maupun masyarakat umum.

Agung adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan peserta Eisenhower Programme di AS.

Ia pernah menjadi Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Konflik terjadi setelah Agung diduga mendirikan PMI tandingan usai gagal mencalonkan diri sebagai ketua umum.