Kepala Kepolisian Korea Selatan Ditangkap Atas Tuduhan Pemberontakan Darurat Militer, Ini Fakta di Baliknya

Liputan6.com, Jakarta Krisis politik di Korea Selatan semakin memanas setelah Kepala Polisi Nasional dan pejabat tinggi kepolisian Seoul resmi ditahan. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya tuduhan keterlibatan mereka dalam pemberontakan terkait pelaksanaan dekrit darurat militer yang kontroversial.

Dekrit darurat militer ini diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada awal Desember 2024 dan langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Langkah ini dinilai tidak konstitusional karena dilakukan di luar kondisi perang atau keadaan darurat nasional.

Penahanan ini menjadi sorotan karena dilakukan hanya beberapa jam sebelum oposisi utama, Partai Demokratik, mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon di Majelis Nasional. Berikut adalah kronologi lengkap peristiwa yang mengguncang politik Korea Selatan ini.

Kepala Polisi Nasional Korea Selatan dan pejabat tinggi kepolisian ibu kota Seoul resmi ditahan pada 11 Desember 2024. Keduanya diduga terlibat dalam pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait pelaksanaan dekrit darurat militer.

Langkah ini dilakukan setelah pengadilan Seoul menyetujui surat perintah penangkapan. Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong Hyun, menjadi orang pertama yang ditahan dalam kasus ini. Penahanan tersebut memperkuat tekanan terhadap pemerintahan Presiden Yoon yang terus menghadapi kritik.

Dekrit darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember 2024 menuai kritik dari partai oposisi dan pakar hukum. Langkah ini dinilai melanggar konstitusi, yang hanya mengizinkan penggunaan kekuatan militer dalam situasi perang atau keadaan darurat yang setara.

Dalam dekrit tersebut, Presiden Yoon menginstruksikan penutupan Majelis Nasional dan penghentian aktivitas politik. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pemberontakan, memicu kekhawatiran terhadap pelanggaran demokrasi di negara tersebut.

Partai Demokratik sebagai oposisi utama segera merespons situasi ini dengan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Pemungutan suara direncanakan pada 14 Desember 2024 di Majelis Nasional. Jika mosi ini berhasil, kekuasaan presiden akan ditangguhkan sementara hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan nasibnya.

Kritik terhadap Presiden Yoon tidak hanya terbatas pada kebijakan darurat militer, tetapi juga mencakup berbagai isu politik, termasuk skandal yang melibatkan dirinya dan keluarganya.

Pemakzulan Presiden Yoon akan menjadi langkah yang signifikan dalam sejarah politik Korea Selatan. Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulan, negara harus menggelar pemilihan presiden baru.

Namun, situasi ini juga dapat memperburuk instabilitas politik di negara tersebut, terutama jika keputusan ini memicu perpecahan lebih lanjut antara partai-partai politik dan lembaga keamanan negara.

Kepala Polisi Nasional ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam pemberontakan terkait pelaksanaan dekrit darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Dekrit ini adalah kebijakan Presiden yang menggunakan kekuatan militer untuk menutup Majelis Nasional dan menghentikan aktivitas politik, yang dinilai melanggar konstitusi karena diumumkan di luar situasi perang.

Jika dimakzulkan, kekuasaan Presiden akan ditangguhkan sementara hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan. Jika diberhentikan, pemilu presiden baru harus diadakan.