Kemenlu RI Pastikan Belum Ada WNI yang Jadi Korban Gempa di Jepang

Liputan6.com, Jakarta Gempa berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang Pulau Kyushu, Jepang, pada Senin (13/1/2025) malam. Gempa tersebut memicu peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah di Jepang selatan, seperti Kyushu, Shikoku, Amami, dan beberapa bagian Pulau Honshu. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak akibat bencana tersebut.

Langkah sigap dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka untuk berkoordinasi dengan komunitas WNI di wilayah terdampak. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa simpul masyarakat WNI di Prefektur Miyazaki, Kumamoto, dan Kochi telah dihubungi, dan belum ditemukan adanya korban atau kerugian yang dialami oleh WNI.

Bencana ini menjadi pengingat pentingnya mitigasi risiko gempa di negara yang rawan bencana seperti Jepang. Selain langkah cepat Kemlu RI, warga Indonesia di Jepang juga diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti informasi resmi terkait bencana dari pihak berwenang setempat.

Gempa terjadi pada Senin malam pukul 21.19 waktu setempat di wilayah laut Hyuganada, sekitar pantai Pulau Kyushu. Badan Meteorologi Jepang mencatat gempa ini awalnya berkekuatan magnitudo 6,4 sebelum akhirnya direvisi menjadi 6,9. Pusat gempa berada di kedalaman 30 kilometer, yang cukup dangkal untuk memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah.

Pulau Kyushu merupakan wilayah rawan gempa yang terletak di jalur cincin api Pasifik. Setelah gempa terjadi, peringatan tsunami segera dikeluarkan untuk beberapa daerah, termasuk Shikoku dan Amami. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan mengenai kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa di Jepang.

Revisi kekuatan gempa menunjukkan pentingnya pemantauan lanjutan dalam bencana alam. Jepang, yang dikenal dengan sistem peringatan dini yang canggih, berhasil memberikan informasi cepat kepada masyarakat untuk mengurangi risiko korban. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara teknologi dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.

Setelah gempa melanda, Kemenlu RI segera mengoordinasikan komunikasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak. Kedua institusi tersebut langsung berkoordinasi dengan simpul masyarakat WNI di Prefektur Miyazaki, Kumamoto, dan Kochi, daerah yang berpotensi terdampak langsung oleh gempa.

Menurut data resmi Kemlu RI, terdapat 2.204 WNI yang tercatat tinggal di Prefektur Miyazaki dan 964 orang lainnya di Kochi. Judha Nugraha menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan WNI yang mengalami cedera, kehilangan, atau kerugian material akibat gempa tersebut. Pernyataan resmi ini memberikan kepastian kepada keluarga WNI di Indonesia yang mungkin khawatir akan kondisi kerabat mereka di Jepang.

Selain itu, KBRI Tokyo juga terus memantau perkembangan situasi dan bekerja sama dengan otoritas lokal Jepang untuk memastikan keselamatan WNI. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.

Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraka, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka segera berkomunikasi dengan komunitas WNI yang berada di wilayah terdampak gempa demi memastikan keselamatan mereka.

“Simpul masyarakat WNI di Prefektur Miyazaki, Kumamoto, dan Kochi telah dihubungi dan didapatkan informasi belum terdapat WNI yang terdampak,” ucap Judha melalui keterangan tertulis, dikutip dari ANTARA, Selasa (14/1/2025).

Mengingat Jepang merupakan salah satu negara dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia, mitigasi risiko bencana menjadi hal yang sangat penting bagi WNI yang tinggal di sana. Pemerintah Indonesia melalui KBRI dan KJRI secara rutin memberikan panduan mitigasi bencana kepada WNI. Langkah ini mencakup pelatihan evakuasi, informasi titik aman, dan panduan darurat yang sesuai dengan standar Jepang.

WNI juga diimbau untuk selalu memperbarui data kontak mereka di KBRI atau KJRI setempat. Hal ini memudahkan pihak berwenang dalam mengoordinasikan bantuan jika terjadi keadaan darurat. Informasi terkait gempa, peringatan tsunami, dan langkah keselamatan lainnya juga disampaikan secara langsung melalui platform digital KBRI.

Selain itu, WNI diharapkan memiliki persediaan tas darurat yang berisi kebutuhan penting seperti dokumen, makanan, dan air. Dengan persiapan yang memadai, mereka dapat menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan terorganisir.

Sebagai negara yang sering dilanda gempa, Jepang memiliki sistem mitigasi bencana yang patut menjadi contoh. Pemerintah Jepang telah membangun infrastruktur tahan gempa dan sistem peringatan dini yang sangat maju. Selain itu, masyarakat Jepang juga memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap risiko bencana, yang terbukti dari respons cepat mereka setiap kali gempa terjadi.

Indonesia, yang juga merupakan bagian dari cincin api Pasifik, dapat belajar banyak dari Jepang dalam membangun ketahanan terhadap bencana. Salah satunya adalah penerapan simulasi gempa secara rutin di sekolah dan tempat kerja, serta penyediaan informasi bencana yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang juga dapat diperkuat dalam bidang penanganan bencana, terutama dalam transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan kolaborasi ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kemampuan mitigasi risiko bencana bagi masyarakatnya.

Kemlu RI terus memantau perkembangan situasi di Jepang melalui koordinasi dengan otoritas setempat. WNI di Jepang diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah Jepang terkait bencana. Pihak KBRI dan KJRI juga akan terus memberikan pembaruan informasi kepada WNI secara berkala.

Bagi WNI yang membutuhkan bantuan, hotline darurat KBRI Tokyo dan KJRI Osaka selalu tersedia. Layanan ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada WNI, termasuk evakuasi jika diperlukan. Komunikasi yang terbuka dan cepat menjadi kunci dalam memastikan keselamatan WNI di situasi darurat.

Keluarga WNI di Indonesia yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi kerabatnya di Jepang dapat menghubungi layanan resmi Kemlu RI. Dengan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan komunitas WNI di Jepang, diharapkan setiap langkah yang diambil dapat memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia di luar negeri.

Kemenlu RI berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk memastikan keselamatan WNI, memberikan informasi, dan menyediakan hotline darurat.

WNI diimbau mengikuti panduan mitigasi dari KBRI, seperti mempersiapkan tas darurat, mengetahui jalur evakuasi, dan memperbarui kontak dengan KBRI atau KJRI.

Jepang terletak di jalur cincin api Pasifik, di mana tiga lempeng tektonik bertemu, yaitu Lempeng Eurasia, Pasifik, dan Filipina.

Tidak, Indonesia tidak terpengaruh langsung oleh gempa di Jepang, tetapi tetap harus waspada terhadap dampak potensi tsunami di wilayah tertentu.

Jepang menggunakan teknologi seismik canggih yang mendeteksi aktivitas gempa dan memberikan peringatan dalam hitungan detik melalui perangkat komunikasi seperti ponsel dan televisi.