6 Daerah Rawan Pemilu Usai Pileg Versi Polri

Pileg lalu Polri melakukan razia besar-besaran di Aceh. Hasilnya, masih banyak ditemukan senjata api rakitan.

oleh Yuliardi Hardjo Putro diperbarui 21 Mei 2014, 04:34 WIB
Diterbitkan 21 Mei 2014, 04:34 WIB
Sutarman
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Bengkulu Dari 34 provinsi, menurut versi Kepolisian Republik Indonesia ada 6 provinsi masuk peta zona rawan kekerasan dalam Pemilu. Keenam provinsi tersebut yaitu Aceh, Papua, Sulteng, Sulsel, Jawa Barat dan Jakarta.
 
“Temuan hasil evaluasi saat Pileg kemarin, daerah yang paling rawan tindak kekerasan itu ada di Aceh, Papua, Sulteng, Sulsel, Jawa Barat dan terakhir Jakarta karena di sana keputusan terakhir," ujar Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman di Bengkulu (20/5/2014).
 
Menurut Jenderal bintang 4 ini, pada saat Pileg lalu pihaknya melakukan razia besar-besaran di daerah istimewa Aceh. Hasilnya, masih banyak ditemukan senjata api rakitan.
 
Sedangkan untuk Provinsi Bengkulu, menurut Sutarman, masih dalam kondisi aman dan kondusif. Karena sampai saat ini belum ada informasi terkait tindak kekerasan akibat sengketa Pemilu.
 
“Kalau untuk Bengkulu sampai saat ini mudah-mudahan aman saja,” ujar Sutarman.

Indonesia Police Watch (IPW) sebelumnya memperkirakan, ada 8 daerah rawan yang perlu diantisipasi Polri, Yakni ibukota Jakarta, Aceh, Sumsel, Yogyakarta, NTB, Sulteng, Maluku, dan Papua.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran pers, Selasa 8 April lalu menyebutkan, situasi menjelang Pemilu 2014 --Februari hingga awal April-- tercatat 16 kasus kekerasan di berbagai tempat.

Di Aceh ada 11 kasus yang terdiri dari penembakan, pembakaran, pelemparan granat, dan pengeroyokan. Yogja terjadi 2 kasus, pelemparan bom molotov dan perkelahian massa kampanye. Di Papua ada penembakan polisi dan TNI.

Semenatra di Sumsel terjadi pembakaran kantor bupati, dan di NTB pembakaran gedung KPUD. Akibatnya 4 orang tewas dan 8 luka.

"Berbagai konflik yang terjadi ini menjadi potensi ancaman bagi situasi Kamtibmas di sepanjang proses Pemilu 2014. Untuk itu Mabes Polri perlu mencermati 8 daerah tersebut," ujar Neta.

IPW menilai dengan terjadinya konflik di 8 daerah itu perlu dilakukan deteksi dini maupun antisipasi dini secara maksimal. Para kepala polisi di wilayah itu diharapkan dapat menjaga Kamtibmasnya dengan baik.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya