KSAD Perintahkan Usut Dugaan Babinsa Dukung Pasangan Capres

KSAD akan memberi sanksi kepada mereka yang diduga mendukung salah satu pasangan capres-cawapres sesuai temuan dalam pemeriksaan.

oleh Aribowo Suprayogi diperbarui 05 Jun 2014, 20:14 WIB
Diterbitkan 05 Jun 2014, 20:14 WIB
KSAD  TNI AD  Jenderal TNI Budiman
Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Budiman.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman menyikapi informasi yang menyebutkan adanya dugaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mendatangi rumah-rumah warga di Jakarta Pusat dan mengarahkan mereka mendukung calon presiden tertentu pada Pilpres 2014. KSAD pun memerintahkan anggotanya untuk mengusut dugaan keberpihakan tersebut.

KSAD memerintahkan Asisten Operasi KSAD dan Wakil Asisten Pengamanan KSAD untuk melakukan teleconference dengan seluruh Pangdam di Indonesia untuk menekankan ke jajaran masing-masing tentang posisi netral Prajurit TNI AD di Pilpres 2014. Teleconference ini dilakukan pukul 13.00 siang tadi dari Mabes TNI AD.

"Selain itu, Kepala Staf TNI AD juga memerintahkan untuk mengusut tuntas dugaan keberpihakan Babinsa di Jakarta Pusat tersebut," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis (5/6/2014).

Dia mengatakan, sebelum Pileg 2014 digelarpun, KSAD sudah berulang kali menegaskan sikap netral prajurit TNI AD dalam Pemilu 2014. Begitu juga dengan Pilpres, dipastikan tanpa ada intervensi dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari Prajurit TNI AD.

"Jadi Kepala Staf TNI AD sangat serius dalam menangani dugaan keberpihakan Babinsa di Jakarta Pusat kepada Calon Presiden tertentu dan akan memberi sanksi kepada mereka sesuai temuan dalam pemeriksaan," tegasnya.

Dalam rapat kerja Komisi I dengan TNI dan Kemenhan, TB Hasanuddin mengaku sudah meminta Kepala Staf Angkatan Darat TNI Jenderal Budiman untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan segera memberikan klarfikasi bila kabar itu salah.

"Saya minta pada KSAD untuk cek dan klarifikasi. Kalau benar beri tindakan seperti yang dijanjikan. Kalau tak benar segera klarifikasi. KSAD akan hubungi panglima Kodam, nanti Dandim dan Danrem kerja," ucap politisi PDIP itu.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya