Datangi Kantor Transisi, Aktivis HAM Desak Jokowi 'Menolak Lupa'

Liputan6.com, Jakarta - Belasan orang yang mengaku sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan para aktivis Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Rumah Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengaku hendak menemui Jokowi dan menuntut presiden terpilih itu untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum tuntas.

Massa yang berkumpul sejak pukul 15.00 WIB itu terlihat membawa 2 wayang kulit yang menggambarkan sosok Arjuna dan Kurawa. Menurut salah seorang pengunjuk rasa, 2 tokoh pewayangan tersebut merupakan simbol keberanian seorang pemimpin yang patut ditiru oleh Jokowi-JK.

"Wayang sebagai simbol keberanian. Arjuna harus ditiru oleh Jokowi. Para korban menyampaikan surat terbuka kepada Presiden terpilih melalui Rumah Transisi," ujar pengunjuk rasa tersebut.

Selain membawa 2 wayang, massa juga menyebar selebaran yang isinya meminta Jokowi-JK segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum tuntas penyelesaiannya. Beberapa kasus yang disebut yaitu meninggalnya aktivis HAM Munir dan kasus penculikan para aktivis pada 1998.

‎"Kami meminta Bapak (Jokowi) bersama Tim Transisi menjadikan agenda HAM berat sebagai agenda prioritas ke depan. Selama 16 tahun tidak ada keadilan bagi korban dan keluarga korban, kami meminta Pak Jokowi dan JK tidak tebang pilih dan mencari otak di balik terjadinya berbagai kasus tersebut," ujar salah seorang demonstran.

Para korban HAM juga meminta Jokowi untuk tidak melupakan para pelaku kejahatan HAM. Mereka meminta agar dalam 5 tahun ke depan masa pemerintahan Jokowi-JK, beberapa kasus HAM yang penyelidikannnya terhenti dilanjutkan dan menyeret pelakunya ke meja hukum.‎

"Semoga Pak Jokowi tidak lupa untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, tangkap pelakunya," ucap dia.

Demonstran kemudian menyerahkan selembar kertas yang berisi permintaan para korban pelanggaran HAM terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Surat tersebut kemudian diterima Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto. (Ans)