Pengamat: Wajar Jokowi-JK Tertutup Soal Seleksi Calon Menteri

Hamdi Muluk menilai wajar atas cara yang digunakan Jokowi-JK menyeleksi calon menteri yang akan masuk jajaran kabinet mendatang.

oleh Sugeng Triono diperbarui 12 Okt 2014, 19:39 WIB
Diterbitkan 12 Okt 2014, 19:39 WIB
Jokowi-JK
Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla adakan jumpa pers di Rumah Transisi, Jakarta (15/9/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menilai wajar atas cara yang digunakan Jokowi-JK untuk menyeleksi calon menteri yang akan membantu jalannya pemerintahan mendatang. Jokowi-JK diketahui sangat tertutup mengenai seleksi calon menteri.

Menurut Hamdi, selain hal ini karena mutlak hak prerogatif presiden, cara tertutup yang digunakan pasangan ini juga agar tidak mengganggu konsentrasi dalam menilai rekam jejak calon pembantu presiden.

"Soal merekrut kabinet secara konstitusi itu hak prerogatif presiden. Tertutup atau terbuka itu hak dia, jadi kita tidak bisa mendikte presiden bagaimana cara dia memilih," ujar Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (12/10/2014).

Lebih lanjut dia menilai, titik krusial dalam penyusunan kabinet ini tidak terjadi pada proses terbuka atau tertutup. Contohnya, saat SBY memilih dengan cara mengundang calon menteri ke kediamannya di Cikeas, yang hanya menjadi tontonan publik.

"Kaya SBY dulu (calon menteri) diwawancara ke Cikeas. Buat apa juga? Hanya jadi tontonan publik. Yang sebenarnya tim Jokowi-JK yang bekerja rahasia itu metode supaya tidak bocor," kata Hamdi.

Dia menegaskan, yang paling penting dalam proses rekrutmen itu sebenarnya adalah mengenai rekam jejak integritas sang calon.

"Dalam memilih menteri kurang lebih yang paling penting integritas. Itu harga mati, track record dan kecakapan. Itu yang paling penting. Persoalan plus minus, sekali lagi itu hak prerogatif presiden," pungkas Hamdi Muluk.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya