Buntut Tuduhan H&M soal Kerja Paksa Minoritas Muslim di China

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan raksasa ritel pakaian, H&M, untuk tidak lagi mengambil kapas dari Xinjiang, China, memicu gelombang kritik. Keputusan itu diambil perusahaan mode asal Swedia tersebut setelah meluasnya narasi "kerja paksa" maupun "pelanggaran hak asasi manusia" pada komunitas minoritas Muslim di Tiongkok.

Produk H&M, melansir laman Channel News Asia, Kamis (25/3/2021), telah menghilang dari e-commerce platform di bawah naungan Alibaba, Taobao, Rabu, 24 Maret 2021. Sementara, dua aktor populer memutuskan hubungan dengan H&M dan media pemerintah menerbitkan komentar yang mengkritik perusahaan tersebut.

Tahun lalu, H&M mengutakan tidak akan lagi mengambil kapas produksi Xinjiang dan mengakhiri hubungan dengan produsen benang China yang dituduh mempraktikkan kerja paksa. Perusahaan itu mengatakan "sangat prihatin dengan laporan dari organisasi masyarakat sipil dan media yang memasukkan tuduhan kerja paksa" di wilayah tersebut.

H&M mengatakannya setelah sebuah laporan yang diterbitkan Institut Kebijakan Strategis Australia menunjuk perusahaan tersebut sebagai penerima manfaat dari program transfer kerja paksa. Tidak segera jelas mengapa pernyataan lama H&M, yang diberitakan tahun lalu, tentang daerah penghasil katun kembali ke tengah publik.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 24 Maret 2021, H&M mengatakan itu "tidak mewakili posisi politik apa pun" dan tetap berkomitmen untuk investasi jangka panjang di Tiongkok. Negeri Tirai Bambu merupakan pasar terbesar keempat H&M dengan penjualan 2,9 miliar krona Swedia dalam 12 bulan hingga November 2020.

"Menyebarkan rumor untuk memboikot kapas Xinjiang, sementara tetap ingin menghasilkan uang di China? Jangan mimpi!" Liga Pemuda Komunis, sayap pemuda dari partai yang berkuasa di China, mengatakan dalam sebuah unggahan di Weibo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Aktor Huang Xuan mengatakan di akun Weibo-nya bahwa ia telah memutuskan kontrak sebagai perwakilan H&M. Ia menentang "fitnah dan menciptakan rumor." Agensi aktris Victoria Song juga mengambil keputusan serupa dengan mengatakan bahwa "kepentingan negara di atas segalanya."

Kendati kritik keras datang dari dalam negeri, Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada baru saja mengumumkan sanksi terhadap pejabat China dalam pertikaian yang meningkat atas perlakuan terhadap kelompok minoritas muslim Uighur.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia mengatakan, setidaknya satu juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lain telah dipenjara di kamp-kamp di Xinjiang, di mana pihak berwenang juga dituduh mensterilkan wanita secara paksa dan melakukan kerja paksa.

Namun, China membantah tuduhan tersebut dan mengatakan program pelatihan, serta skema kerja telah membantu "memberantas ekstremisme."