H&M Hentikan Permintaan Pesanan Baru ke Myanmar, Imbas Kudeta Militer

Liputan6.com, Jakarta - Retailer pakaian global H&M dilaporkan telah menghentikan pengiriman pesanan di Myanmar karena negara itu terus menghadapi kerusuhan politik. Hal tersebut dibenarkan oleh Country Manager H&M di Myanmar, Serka Tanka.

Menurut Serka Tanka, pihaknya menahan diri untuk tidak mengambil tindakan segera terkait kehadiran jangka panjang brand-nya di negara itu. H&M memutuskan menghentikan penempatan pesanan baru di sana.

"Ini karena kesulitan praktis dan situasi tak terduga yang membatasi kemampuan kami untuk beroperasi di negara ini, termasuk tantangan terkait manufaktur dan infrastruktur, impor bahan baku, dan pengangkutan barang jadi," kata Tanka, yang dilansir dari New York Post, Rabu, 10 Maret 2021.

Sebelum kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari 2021, pesanan pabrik garmen di Myanmar turun 75 persen karena pandemi Covid-19. Industri garmen Myanmar lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga Bangladesh, Cina dan Thailand.

Namun, sekitar 600 pabriknya adalah pemberi kerja yang signifikan, menyediakan pekerjaan bagi sekitar 450.000 pekerja pada 2020, menurut Asosiasi Produsen Garmen Myanmar. Penghentian pesanan baru itu akan berdampak pada pekerja di Myanmar yang bekerja untuk pemasok ini. 

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

H&M ikut prihatin dengan kondisi di Myanmar. Peristiwa itu membuat badan-badan PBB, perwakilan diplomatik, pakar hak asasi manusia, serikat pekerja, dan perusahaan multinasional lainnya berdialog.

Konsultasi ini akan memandu H&M dalam pengambilan keputusan di masa mendatang terkait bagaimana pihaknya sebagai perusahaan dapat memberikan kontribusi terbaik untuk perkembangan positif sesuai keinginan masyarakat di Myanmar.

Menurut PBB, pekan lalu, polisi dan militer telah menewaskan lebih dari 50 orang untuk memadamkan demonstrasi harian dan pemogokan terhadap kudeta militer 1 Februari 2021.