Sandiaga Uno Bakal Jalan-Jalan ke Singapura dan Eropa Promosikan Wisata Digital Nomad

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut ada perkembangan positif dari kunjungan wisatawan digital nomad. Selama periode Januari hingga Agustus 2022, 3.017 wisatawan tercatat menggunakan visa dengan tujuan sosial budaya (visa B211) atau digital nomad. 

Dari angka itu, tiga negara teratas asal wisatawan digital nomad adalah Rusia, Amerika Serikat dan Inggris. Sementara, Kemenparekraf sebelumnya sudah menentukan target pasar utama untuk wisata digital nomad, antara lain Rusia, Inggris dan Jerman serta negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Ukraina, Kazakhstan, dan Uzbekistan.

"Jadi, ini kita seriusi dan saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk jemput bola ke beberapa lokasi seperti Singapura, Malaysia dan beberapa negara Eropa untuk menemui para calon digital nomad yang akan melakukan kunjungan wisatawan," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara hybrid, Senin 12 September 2022.

Pemerintah saat ini sudah menyiapkan visa B211 untuk para wisatawan digital nomad yang memenuhi syarat dan berlaku untuk semua negara. Visa itu berlaku untuk masa tinggai 60 hari dan dapat diperpanjang hingga 180 hari atau enam bulan.

Jika wisatawan bekerja, mereka wajib mengurus second home visa ke Kantor Imigrasi setempat. Visa tersebut berlaku untuk jangka panjang.

Sandi menuturkan, menurut kajian Kemenparekraf, Canggu, Bali, merupakan wilayah dengan jumlah digital nomad terbesar. Wisatawan digital nomad ini juga menyebar di Jimbaran dan Uluwatu. Namun, ia berharap penyebarannya bisa lebih merata, ke Bali Utara, Barat dan Timur.

Untuk mendukung kenyamanan para pelancong, Sandi mengatakan pihaknya sudah menyediakan co-working space sebagai fasilitas utama. Nantinya, layanan juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung, seperti layanan imigrasi dan biro hukum; layanan makanan dan minuman, serta ruang rapat dan bekerja.

"Ini yang menjadi daya tarik sekarang, kita sudah memiliki visa khusus social budaya yang sudah bisa dipakai untuk digital nomad. Namun seandainya mereka bekerja, ini harus ditingkatkan dengan izin yang akan diterbitkan melalui Kitas dan izin dari kantor imigrasi setempat," kata Sandi lagi.

Mengenai digital Nomad, Sandi juga berharap pada kualitas kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dapat mencapai 50 hingga 60 persen. Dengan durasi tinggal yang lebih panjang dan jumlah belanja yang semakin tinggi, diharapkan kehadiran mereka berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

"Tujuan kita bukan hanya mengatur dan mengontrol, tapi mendatangkan wisatawan berkualitas yang berpotensi untuk berinvestasi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan juga membawa teknologi terkini dalam bentuk teknologi transfer," kata Sandi. 

Fenomena bekerja dari mana saja bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga seantero dunia. Dari hasil survei digital nomad ini, Sandiaga mengatakan tercatat sebanyak 95 persen menunjukkan Indonesia khususnya Bali menjadi tujuan pertama bagi penikmat remote worker.

Visa digital nomad jadi satu inovasi baru untuk merespons arus digitalisasi terhadap pola perilaku orang bekerja yang diperbolehkan dari jarak jauh. Sejauh ini sudah ada 59 negara yang menawarkan visa digital nomad, di antaranya Jerman, Yunani, Spanyol, Meksiko, dan Indonesia.

Dalam pembuatan visa nomad, biasanya seseorang membutuhkan waktu sekitar satu bulan dan tergantung dengan aturan masing-masing negara. Perbedaannya dengan visa turis yaitu pemilik visa digital nomad bisa liburan sambil bekerja, sementara visa turis hanya untuk berpergian.

Pada 20 Juni 2022 lalu, Kemenparekraf menargetkan 1,5 juta wisatawan mancanegara atau wisman berkualitas dengan tingkat pengeluaran tinggi dan memiliki masa berkunjung yang panjang untuk berwisata ke Bali. Langkah ini merupakan upaya membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Pulau Dewata.

Meski mendatangkan keuntungan ekonomi, kehadiran para wisatawan digital nomad memicu sederet masalah. Salah satunya soal polusi suara yang muncul dari bar-bar terbuka di sekitar Canggu, Bali. Hal itu bahkan memicu petisi berjudul "Basmi Polusi Suara di Canggu" yang ditujukan di antaranya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Sandiaga Uno.

Hingga Selasa (13/9/2022) pagi, 7.240 dari target 7.500 orang telah menandatangani petisi tersebut. P Dian selaku pembuat petisi menyebut suara musik yang menggelegar membuat kaca-kaca jendela dan pintu bergetar. Gangguan suara itu berlangsung hampir setiap malam, bahkan terkadang sampai pukul 4 pagi. Padahal, lokasinya bersebelahan dengan pura-pura suci di Bali, seperti Pura Kahyangan Jagat.

Menparekraf Sandiaga Uno mengaku sudah menerima laporan tentang gangguan kebisingan itu dari sejumlah pemilik hotel di Canggu sejak 1,5 tahun lalu. Saat itu, pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengatasi masalah tersebut dan bisa ditertibkan sementara karena kegiatan wisata belum terlalu padat dan kunjungan wisata belum banyak.

"Tapi sekarang, dengan kunjungan 10 ribu per hari, menimbulkan bukan hanya kepadatan, tapi kebisingan luar biasa sampai jam 4 pagi, saya diberi laporan," ujarnya dalam weekly press briefing, Senin, 12 September 2022.

Menurut Sandi, masalah itu, termasuk juga kemacetan, adalah imbas dari Canggu yang menjadi destinasi digital nomad, tapi belum tertata dengan baik. Ia kembali mengingatkan agar aparat setempat menegakkan seluruh peraturan dan memastikan kearifan lokal dan adat istiadat Bali dijaga.