Alasan Pemilihan 20 Negara Diusulkan Dapat Fasilitas Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih terus menyeleksi sebanyak 20 negara yang diusulkan untuk mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai keamanan hingga kontribusi ekonomi.  Pemilihan 20 negara tersebut berdasarkan pada beberapa faktor yakni, tingkat kunjungan wisatawan dari negara tersebut ke Indonesia, pendapatan per kapita di negara tersebut, dampak ekonomi, asas timbal balik dan aspek keamanan.

"Hal ini akan diputuskan dan dituangkan dalam bentuk kebijakan, setelah mendapat arahan dari pak presiden akhir tahun ini atau awal tahun depan,” terang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara hybrid di Jakarta, Senin (18/12/2023).

"Penerapan ini bisa sebagai bagian dari penciptaan target 2024 yaitu antara 12,5 juta sampai 14 juta dibatas atas wisatawan mancanegara atau wisman di tahun depan," tambahnya. Sandiaga Uno menyambung, bebas visa kunjungan kepada 20 negara tersebut memang masih dalam tahap usulan.

Namun ia menuturkan pihaknya mendorong agar rencana bebas visa bisa segera diputuskan presiden. Saat ini, pembahasan masih dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga antara lain dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Polri dan lainnya.

Meski begitu, pemberian bebas visa tak semata untuk mengejar target kuantitas wisatawan. Sandi menegaskan, pemerintah tetap ingin mewujudkan wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan. Maka dipilih negara dengan wisatawan yang memberikan dampak ekonomi pada sektor pariwisata untuk masuk dalam daftar 20 negara tersebut.

"Jadi kita tidak kejar angka kuantitas tapi transformasi green tourism. Karena itu kita bidik negara yang bisa berikan dampak ekonomi terbesar. Aspek reciprosity tetap jadi acuan tapi juga lihat kebijakan mana yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Kebijakan harus berikan kesejahteraan masyarakat," jelas pria yang biasa disapa Sandi ini.

Sandi menambahkan, pemberian bebas visa kunjungan sudah lebih dulu diberikan seperti di Thailand, Vietnam dan Singapura. Menurutnya, Indonesia juga harus ikut adaptif dalam kebijakan pariwisata seperti negara tetangga.

Ia juga mengungkapkan beberapa negara dipastikan bakal masuk dalam daftar 30 negara bebas visa kunjungan di antaranya, Australia, China, India dan beberapa negara Eropa seperti Jerman dan Prancis.  "Untuk lebih pastinya nanti akan segera diungkapkan daftar 20 negara yang diajukan untuk bebas visa kunjungan ke Indonesia,” jelas Sandi.

Sandi kembali menegaskan, rencana kebijakan bebas visa bukan untuk mengejar kuantitas kunjungan, tapi untuk mengejar wisman yang memberikan dampak ekonomi pada sektor pariwisata. Selain mengejar kunjungan wisman, Pemerintah juga mendorong pergerakan wisatawan domestik. Saat ini, bebas visa kunjungan ke Indonesia diberikan kepada 10 negara di ASEAN dengan rata-rata durasi kunjungan hingga 30 hari.

"Saat ini, masih dibahas apa perlu 30 hari. Kalau wisatawan Asia Pasifik itu rata-rata enam hari lima malam, kemudian dari Eropa itu dua minggu. Kami akan lihat kembali pembahasannya terkait durasinya," ungkap Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Vinsensius Jemadu di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis, 14 Desember 2023, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa negara-negara yang masuk dalam daftar 20 negara bebas visa kunjungan itu adalah, Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Qatar, Uni Ermirat Arab, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, dan Spanyol. Sedangkan, dua negara lainnya, Sandi pernah menyebutkan merupakan negara dari Timur Tengah yang berkaitan dengan investasi.

Beberapa bulan lalu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly menghentikan untuk sementara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023, yang disahkan pada 7 Juni 2023. Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Jumat, 16 Juni 2023, pemberian bebas visa kunjungan berdampak pada aspek-aspek kehidupan bernegara.

"Atas dasar pertimbangan tersebut, Keputusan Menteri ini ditetapkan," kata Subkoordinator Humas Achmad Nur Saleh dikutip dari Antara, Sabtu, 17 Juni 2023. Sandiaga Uno pun angkat suara terkait pencabutan sementara kebijakan BVK untuk 159 negara.

Menurut Sandi, selama pandemi Covid-19, program bebas visa kunjungan atau BVK sempat dihentikan karena menghadapi wabah pandemi. "Namun dengan dibukanya border tahun lalu dan tahun ini (wisatawan mancanegara) semakin meningkat, kita sudah meninjau ulang kebijakan yang lebih tepat," ucap pria yang biasa disapa Sandi ini usai menutup even tahunan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) ke-9 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu, 17 Juni 2023, melansir merdeka.com.

"Karena, dengan visa on arrival (VoA) yang kita harapkan itu, sudah menampung lebih dari 80 persen wisatawan yang datang dan sisanya mereka bisa berkunjung dengan menggunakan e-visa (Visa elektronik," sambungnya.

Sandiaga menambahkan, bahwa dari 159 negara itu kontribusinya terhadap kunjungan wisatawan mancanegara atau turis ke Indonesia sangat rendah, sehingga BVK dihentikan sementara. Pencabutan bebas visa 159 negara itu akan dikaji dan masuk menggunakan VoA ke Indonesia dan e-visa.

"Kita juga melihat dari 150 negara lebih ini kontribusinya terhadap kunjungan sangat rendah. Jadi, secara sementara sedang disuspensi (dihentikan sementara) dan akan di-review dan sebagian bakal masuk ke visa on arrival dan sebagian lagi akan masuk ke elektronik visa yang nanti akan difasilitasi," terang Sandi.

"Tapi, targetnya kita akan lebih banyak menarik wisatawan mancanegara yang berkualitas dan berkelanjutan, itu jadi harapan kami," lanjutnya. Saat ditanya apakah disetopnya bebas visa 159 negara tersebut karena ditemukan banyak turis nakal masuk ke Indonesia khususnya ke Bali, Sandiaga mengatakan bahwa Indonesia nantinya akan mengarah kepada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.