Pengusaha Pesimistis Dana Abadi Pariwisata Bisa Maksimalkan Promosi Sektor Parekraf Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk terbatasnya dana promosi. Terkait itu, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meragukan penggunaan dana abadi kepariwisataan (tourism fund) senilai Rp2 triliun yang tengah digodok pemerintah bisa berjalan maksimal.

Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani menjelaskan sejumlah alasan pihaknya ragu dana kepariwisataan bisa berperan secara maksimal. Ia mengatakan, menurut informasi yang ia dapat dari rekannya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dananya akan berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menurut dia, jika dananya diambil dari BPDLH, pariwisata yang jadi perhatian hanyalah yang berkaitan dengan lingkungan. Penggunaan dana kepariwisataan juga dinilai akan terbatas karena diambil dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau diambil (dari) BUMN kan pasti ini masih ngurusin urusan dia sendiri. Contohnya kayak Mandalika kan tekornya banyak tuh, masih nutupin (utang)," kata Hariyadi ketika ditemui di acara rakernas Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) 2024 di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.

Menurut dia, penggunaan dana kepariwisataan tak akan maksimal. Selain itu, periode pemerintah yang sekarang juga akan segera berakhir.

"Enggak akan bisa maksimal dan pemerintah juga (tinggal) beberapa bulan lagi, apa betul bisa maksimal?" ucapnya. Pun dana kepariwisataan dieksekusi, kata dia, pemerintah hanya akan mengunakannya untuk event yang sudah ada.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya percepatan realisasi dana abadi pariwisata.

Menparekraf mengatakan, "Saya sempat berkoordinasi dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN). Kami akan akselerasi ini (dana abadi pariwisata). Pak Erick mengharapkan Peraturan Presiden sudah terbit pada Januari (2024), sehingga pada Mei (2024), dana pariwisata sudah bisa operasional," usai menghadiri acara lokapasar di Jakarta, melansir Antara, Rabu, 31 Januari 2024.

Sandi mengemukakan bahwa dana abadi pariwisata, yang diklaim sejak lama dipersiapkan, akan sangat berguna untuk mendukung ekosistem pariwisata di Tanah Air. Ia menjelaskan, pihaknya sangat menyambut baik langkah percepatan tersebut dan berharap dana abadi oariwisata dapat terwujud sebelum akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024.

"Kami menyambut baik dan Pak Erick bekerja dengan sangat cepat," klaim dia. "Kami semua mendukung ekosistem pariwisata dan dana pariwisata. Ini sudah lama ditunggu. Jadi, kalau bisa terwujud sebelum akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, ini akan sangat diapresiasi para pelaku pariwisata."

Sandi menambahkan, besaran nilai Dana Abadi Pariwisata akan terus bertambah sesuai kontribusi terhadap devisa melalui alokasi skema dari Kementerian Keuangan.

"Awalnya, dana pariwisata ini sebesar Rp1--2 triliun. Tapi, ini akan terus ditambah sesuai kontribusi karena tahun depan kontribusi kita sebesar Rp200 triliun terhadap devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Skema semua dari alokasi Kementerian Keuangan," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajaran menteri terkait untuk membentuk dana khusus pariwisata guna menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui ragam agenda, seperti acara budaya, olahraga, dan MICE berkelas internasional.

Beberapa negara lain yang mengedepankan sektor pariwisata, seperti Singapura dan Arab Saudi, sudah membentuk dana pariwisata. Di Indonesia, dana ini akan dibentuk dengan tata kelola yang baik, mengedepankan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas dengan menonjolkan keunggulan budaya dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengungkap bahwa penggunaan dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan diperluas. Salah satu konsepnya adalah memberi aspek pelatihan.

Menko Airlangga mengatakan, kemungkinan bentuk pelatihan itu diberikan berkaca pada program Kartu Prakerja. Ia menyebut, aturan penggunaan dana abadi LPDP masih akan direvisi.

"LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia, selain pendidikan, juga butuh pelatihan. Jadi pelatihannya dibuka juga dengan LPDP, sedang dilakukan revisi," ujar dia usai Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana kepada Mitra Program Kartu Prakerja, di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024, mengutip kanal Bisnis Liputan6.com.

Menko Airlangga menjelaskan, aspek pelatihan ini bukan satu-satunya upaya perluasan penggunaan dana abadi LPDP. Di sisi lain, ada pula pengembangan industri pariwisata.

Ini termasuk membuka rencana pengelolaan tourism fund oleh LPDP. Kendati begitu, ia tak merinci mekanisme pelatihan yang diberikan LPDP maupun bentuk pengembangan industri pariwisata yang disinggung.

"Ditambah lagi, sebetulnya di situ akan ada penugasan untuk mendukung industri pariwisata. Jadi ada dana abadi, pengelolaan dana abadi untuk pariwisata. Jadi perubahannya LPDP akan diperluas," ungkapnya. "Tourism fund rencana dikelola LPDP. Tourism fund sedang digabung, pengelolanya."