Indonesia Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional, Menteri LH Colek Menhut Ikut Berpartisipasi

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia resmi meluncurkan perdagangan karbon internasional pada Senin (20/1/2025) dengan target korporasi sebagai pembeli di pasar bursa utama dan retail di secondary market. Pada pembukaan perdagangan perdana, transaksi bursa karbon internasional ini mencatatkan volume perdagangan sebesar 41,822 tCO2e, dengan 14 pembeli, dan lima total proyek di sektor energi yang diotorisasikan.

Harga bursa karbon di unit Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) sebesar Rp 96.000, sementara di unit IDTBS Renewable Energi (IDTBS-RE) harganya Rp 144.000.

Namun, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengharapkan lebih banyak pihak yang terlibat dalam perdagangan karbon di bursa terutama dari sektor kehutanan. Ia menyebut sektor tersebut sangat strategis karena berkontribusi menurunkan emisi karbon hingga 60 persen dari target 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) yang ditetapkan pemerintah.

Secara terbuka, ia pun mengajak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berpartisipasi aktif selaku pengampu sektor tersebut. "Sektor kehutanan berperan penting dalam kegiatan pengurangan emisi dari kabon. Potensinya sangat besar. Metodologinya sudah ditetapkan sehingga mudah untuk dibuktikan," ucapnya dalam jumpa pers di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Menanggapi hal itu, Menhut mengaku tengah menyiapkan mekanisme agar karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land uses/FOLU) untuk diperdagangkan di pasar karbon. Ia menyebut bahwa perdagangan karbon internasional merupakan momentum penting dalam implementasi nilai ekonomi karbon (NEK), termasuk untuk mengembangkan potensinya di sektor FOLU.

"Kami di internal Kementerian Kehutanan sedang menyiapkan skema yang mudah-mudahan akan menimbulkan gairah bagi pasar karbon. Berbagai macam mekanisme sudah kami siapkan," jelasnya. "Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sektor FOLU akan bisa juga kita launching di tempat ini," tambahnya.

Kemenhut, kata Raja Juli, sudah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait potensi perdagangan karbon dari jumlah emisi yang berhasil ditekan dari sektor FOLU. Indonesia memiliki target untuk mencapai kondisi net sink, dengan misi yang ditekan sama jumlahnya dengan yang dihasilkan di sektor kehutanan pada 2030.

Dia menyebut bahwa peluncuran perdagangan karbon internasional pada hari ini merupakan bentuk konkret dari kerja pemerintah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan pada tahun lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan pihaknya siap mendukung langkah-langkah kementerian/lembaga lain untuk implementasi NEK salah satunya lewat perdagangan karbon. Termasuk potensi pengurangan emisi dari sektor FOLU yang dapat masuk ke pasar karbon di Indonesia.

"Karena ini tentu memiliki nilai tambah yang lebih besar lagi selain dari segi pengurangan emisi karbon, terkait juga dengan manfaat dan nilai tambah lain apakah itu berkaitan dengan keragaman hayati, apakah itu berkaitan dengan lingkungan hidup maupun sosial setempat dan bagaimana kita juga memberikan kontribusi konkret kepada dunia yang bisa dikatakan mungkin di luar Indonesia tidak ada," jelasnya.

Sementara itu, MenLH menyampaikan terus memperkuat seluruh elemen perdagangan karbon untuk memastikan transparansi dan integritasnya, dimulai dari Sistem Registri Nasional (SRN). "Kita pahami SRN saat ini belum robust banget, belum kuat-kuat banget, sehingga tentu dukungan kita semua di dalam membangun sistem ini menjadi sangat penting," kata Hanif.

Dia menjelaskan saat ini KLH bersama kementerian/lembaga lain sedang terus membangun agar SRN dapat menjadi lebih kuat. SRN adalah sistem registri yang mencatat berbagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air. SRN juga difungsikan untuk penelusuran saat penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE).

Pihaknya juga terus memperkuat Standar Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) untuk pelaporan dan verifikasi.

"MRV ini tentu masih banyak koreksi dari kita semua, beban biaya yang cukup tinggi, waktu yang lama. Ini harus benar-benar menjadi koreksi kita bersama. Kita harus melakukan pelayanan yang mudah dan murah, namun tetap berintegritas tinggi," katanya. Langkah penguatan dilakukan untuk memastikan SPE yang memiliki integritas tinggi dan menghindari penghitungan ganda, mengingat pasar karbon terus berkembang tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara lain.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menambahkan, inisiatif perdagangan karbon Internasional menandai tonggak penting yang menunjukkan kesediaan dan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi signifikan mencapai target global. Sementara, Mahendra mengatakan OJK telah melaksanakan langkah untuk pengaturan pengawasan pemantauan terkait bursa karbon, salah satunya untuk perdagangan internasional ini. 

"Untuk infrastruktur ke depan perlu disampaikan hal hal dilakukan seksama dengan bursa karbon Indonesia termasuk pencatatan dengan sistem blockchain," ujar Mahendra, mengutip kanal Bisnis Liputan6.com.

Sebelumnya, OJK mendukung rencana evaluasi Bursa Karbon, atau IDX Carbon, sebagai upaya untuk memaksimalkan peran Bursa Karbon dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, menegaskan bahwa evaluasi ini perlu dilakukan secara menyeluruh.

Menurut dia, selain menilai kinerja Bursa Karbon, perlu juga diperhatikan ekosistem pendukung lainnya seperti pajak karbon (carbon tax) dan batas emisi (emission cap) yang berperan penting dalam skema perdagangan karbon. "Evaluasi sebaiknya menyentuh seluruh ekosistem yang berhubungan dengan Bursa Karbon. Selain itu, juga perlu diskusi lebih lanjut terkait kebijakan batas atas emisi dan carbon tax, yang akan kita bahas bersama-sama," ungkap Inarno.